Pesan Wapres tentang Pencegahan Korupsi di Indonesia...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menutup acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual, Rabu (27/8/2020).

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf Amin memastikan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mencegah korupsi.

Oleh karena itu, ia pun meminta beberapa hal dalam pencegahan korupsi di Tanah Air. Di antaranya adalah meminta sistem pencegahan korupsi harus mampu menutup celah terjadinya korupsi di masa depan.

Baca juga: Wapres Minta Sistem Pencegahan Harus Mampu Tutup Celah Korupsi

Pasalnya, berdasarkan data yang ada, kata dia, tindak pidana korupsi di Indonesia terbilang masih tinggi.

Data KPK Desember 2019 menunjukkan terdapat 127 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia .

Tindak pidana tersebut dilakukan berbagai profesi, yang didominasi kepala daerah, pejabat struktural, dan swasta.

"Masih tingginya tindak pidana korupsi tersebut menjadi pelajaran bagi kita bahwa sistem pencegahan korupsi harus lebih mampu menutup celah dan peluang terjadinya korupsi," ujar Ma'ruf.

Meski data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 meningkat dari 38 menjadi 40, tetapi Ma'ruf meminta untuk tidak berpuas diri.

Menurut Ma'ruf Amin, Indonesia saat ini masih berada di posisi 85 dari 180 negara dan peringkat 4 di ASEAN, setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Baca juga: KPK Sebut 70 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Persiapkan aksi cegah korupsi

Ma'ruf Amin pun meminta KPK bersama pimpinan kementerian/lembaga menyusun dan mempersiapkan aksi pencegahan korupsi.

Wappres Ma'ruf meminta aksi pencegahan itu secara lebih spesifik dan fokus menyasar sektor strategis.

"Saya mengharapkan agar pimpinan KPK bersama pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk segera menyusun dan mempersiapkan aksi-aksi pencegahan korupsi yang lebih spesifik, fokus, dan menyasar sektor-sektor yang lebih strategis," ujar Ma'ruf.

Pihaknya juga meminta tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) lebih intensif memfasilitasi dan mendampingi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah melaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi.

Adapun Tim Stranas PK terdiri dari Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dan kepala lembaga.

Baca juga: Wapres Minta Stranas Pencegahan Korupsi Tak Sekadar Pemenuhan Administrasi

KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.

Selain itu, Wapres Ma'ruf Amin juga berharap KPK dapat menjadi rumah bagi tim Stranas PK dengan berkolaborasi dalam melakukan aksi pencegahan korupsi.

Salah satu aksi pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan mengintensifkan kerja sama KPK dengan agensi serupa dari negara lain.

Ia mengatakan, KPK bisa bekerja sama dengan KPK dari negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong, Malaysia, China, Brunei Darussalam, Australia, dan Arab Saudi.

Baca juga: Wapres Minta KPK Intensifkan Kerja Sama dengan KPK Negara Lain

Tidak hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga bisa bertukar pengalaman tentang pencegahan dan penanganan korupsi di masing-masing negara.

"Kerja sama ini tidak hanya untuk menangani kasus, akan tetapi menjadi media tukar pengalaman dan pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, kerja sama tersebut perlu dilakukan mengingat tindak pidana korupsi tidak dibatasi oleh teritorial suatu negara.

Apalagi, sudah banyak kasus orang-orang yang menjadi tersangka korupsi melarikan diri ke luar negeri. Mereka juga banyak yang menyimpan hasil korupsinya di luar negeri.

"Hal ini (kerja sama) penting dilakukan karena uang dan koruptor tidak mengenal batas teritorial," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta KPK dan Kementerian/Lembaga Persiapkan Aksi Pencegahan Korupsi

Pelibatan masyarakat

Ma'ruf Amin juga berharap keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat lainnya lebih ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi.

"Saya berharap keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat lainnya harus lebih didorong dan ditingkatkan partisipasinya dalam upaya pencegahan korupsi," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, pencegahan korupsi akan berjalan efektif dengan melibatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi.

Tak hanya itu, ia juga meminta perluasan kanal-kanal Stranas PK dipermudah bagi masyarakat yang ingin mengaksesnya.

"Sosialisasi dan diseminasi berbagai kebijakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencegahan korupsi harus semakin masif," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Korupsi Lebih Ditingkatkan

SHUTTERSTOCK/ATSTOCK PRODUCTIONS Ilustrasi korupsi

Capai 58,52 persen

Dalam acara pembukaan acara tersebut yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pencapaian aksi Stranas PK secara nasional telah berada di angka 58,52 persen.

"Kami laporkan pada Bapak Presiden, aksi nasional pencegahan korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian/lembaga dan dilakukan oleh 34 provinsi, 508 kabupaten/kota secara nasional mencapai hasil 58,52 persen kategori baik," kata Firli.

Firli juga menyampaikan hasil pencapaian enam program dalam Stranas PK yakni utilitasi nomor induk kependudukan (68,07 persen), e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang/jasa (61,79 persen).

Kemudian, keuangan desa (83,33 persen), penerapan manajemen antisuap (66,75 persen), online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha (47,15 persen), dan reformasi birokrasi (65,06 persen).

Baca juga: Ketua KPK: Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Capai 58,52 Persen