Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Menakut-nakuti, KPK: Kewenangan Besar Jangan Disalahgunakan

Kompas.com - 27/08/2020, 09:10 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki pendapat serupa dengan Presiden Joko Widodo yang meminta aparat penegak hukum tidak menakut-nakuti pejabat eksekutif.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kewenangan besar yang dimiliki aparat penegak hukum tidak boleh disalahgunakan untuk menakut-nakuti pihak lain yang akan mengganggu iklim usaha dan program pembangunan.

"Kewenangan besar yang dimiliki para penegak hukum hendaknya tidak dimanfaatkan justru untuk disalahgunakan semisal untuk menakuti pihak lain yang pada gilirannya berimplikasi terganggunya iklim usaha dan program-program pembangunan," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Jokowi: Jangan Manfaatkan Hukum untuk Menakuti Eksekutif, Pengusaha, dan Masyarakat

Ali mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut menunjukkan bahwa persoalan praktik-praktik tidak terpuji oleh penegak hukum merupakan isu yang harus disikapi secara serius.

Ia mengingatkan, upaya penegakan hukum harus didukung oleh perilaku baik dai aparat penegak hukum itu sendiri

"Untuk itu KPK juga mendorong APH (aparat penegak hukum) dalam penanganan perkara terutama kasus yang melibatkan oknum penegak hukum tentu harus ditangani dengan lebih serius, obyektif dan profesional," ujar Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Joko Widodo meminta para aparat penegak hukum tak menakut-nakuti pejabat eksekutif dengan peraturan hukum. Terlebih, kata Jokowi, banyak aturan hukum yang belum sinkron di Indonesia .

"Saya sampaikan berkali-kali. Jangan pernah memanfaatkan hukum yang belum sinkron ini untuk menakuti eksekutif. Untuk menakuti pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi saat membuka Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

Presiden mengatakan, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang memanfaatkan aturan untuk mencari keuntungan ekonomi.

Baca juga: KPK: Keberhasilan Kepala Daerah Bisa Diukur dari Besar-Kecil Subsidi dan Bansos

Menurut dia, hal tersebut akan menghambat percepatan pembangunan di Indonesia.

"Penyalahgunaan untuk menakuti inilah yang membahayakan agenda pembagunan nasional yang seharusnya bisa kita kerjakan dengan cepat kemudian menjadi lamban karena adanya ketakutan itu," ujar Jokowi.

"Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan ini adalah musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Nasional
Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Nasional
Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Nasional
Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Nasional
Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

Nasional
Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Nasional
Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Nasional
Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Nasional
Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

Nasional
Jokowi, Hari Santri, dan Komentar 'Sinting' Fahri Hamzah...

Jokowi, Hari Santri, dan Komentar "Sinting" Fahri Hamzah...

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.