Kompas.com - 26/08/2020, 21:22 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai membuka Rakerda DPD PDI Perjuangan Papua, Jayapura, Jumat (13/3/2020) KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDISekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai membuka Rakerda DPD PDI Perjuangan Papua, Jayapura, Jumat (13/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P menempuh jalur hukum terhadap pelemparan bom molotov di kantor PAC PDI-P di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Berkaitan dengan bom molotov yang menyerang kantor PDI Perjuangan. Sejak semula partai telah menunjukan suatu tradisi untuk taat hukum. Ketika kantor DPP ini diserang (peristiwa kudatuli) dengan cara seperti itu, yang membunuh demokrasi, kami menempuh jalan hukum," kata Hasto usai acara pembukaan Sekolah Partai PDI-P angkatan ke-2 secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Kapolda Jabar Janji Tangkap Semua Pelaku Pelemparan Bom Molotov di Kantor PDI-P Cileungsi

Hasto menilai, tindakan yang dilakukan para pelaku pelempar bom molotov tersebut sebagai anti-demokrasi.

"Ketika ada pihak-pihak yang kemudian berada di luar jalur hukum kemudian menggunakan bom molotov, siapapun dia apapun latar belakangnya, orang itu anti demokrasi dan orang itu anti kemanusiaan," ujarnya.

Hasto pun mengapresiasi aparat kepolisian yang telah menindaklanjuti laporan terkait insiden pelemparan bom molotov tersebut.

Ia juga mengapresiasi, jajaran internal PDI-P yang tak reaktif dalam peristiwa itu.

"Seluruh kader tunduk dalam satu perintah bahwa dengan alasan apapun kekerasan tidak dapat dibenarkan apalagi menggunakan bom molotov," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pelemparan bom molotov terjadi di dua markas PAC PDI-P.

Insiden pertama pelemparan terjadi pada Selasa (28/7/2020) di PDI-P PAC Megamendung, yang juga merupakan kediaman Wakil Ketua PDI-P Kabupaten Bogor Rosenfield Panjaitan.

Baca juga: Polisi Sebut Pelemparan Molotov di Kantor PDI-P Dipicu Pembakaran Foto Rizieq

Peristiwa kedua terjadi sehari kemudian, yakni pada 29 Juli 2020 di di sekretariat PAC PDI-P Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Dari kedua peristiwa ini, pelemparan bom molotov ini dilakukan sebanyak tiga kali. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun menyisakan bercak hitam bekas pelemparan dan pecahan botol kaca.

Di PAC PDI-P Megamendung, polisi memeriksa kamera pengawas yang ada di tempat tersebut. Namun di Cileungsi polisi tak menemukan adanya CCTV.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Nasional
Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Nasional
Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Nasional
Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Nasional
Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Nasional
Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Nasional
Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Nasional
Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Nasional
75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

Nasional
Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nasional
Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Nasional
Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Nasional
Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X