Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Pemerintah Siapkan Bantuan Pulsa untuk Pelajar

Kompas.com - 26/08/2020, 18:22 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia menyebut pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan pulsa untuk para siswa sekolah yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19.

"Selain pulsa untuk pegawai negeri sipil, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyiapkan bantuan pulsa untuk pelajar," kata Angkie kepada Kompas.com, Rabu (26/8/2020).

Angkie mengaku sangat memahami bahwa proses pembelajaran daring mengalami kendala ketersediaan kuota internet, khususnya bagi keluarga ekonomi rendah.

Baca juga: Kritik Bantuan Upah Pekerja, Anggota Komisi IX: Jangan Sampai Uangnya Ada tapi Data Tidak Siap

Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh harus ditempuh pemerintah untuk memastikan pendidikan berjalan dengan baik bagi seluruh siswa.

Angkie menyebut bantuan pulsa ini digulirkan menggunakan skema dana Bantuan Operasional Sekolah.

"Karena sifatnya daring, maka pulsa berupa kuota internet," katanya.

Namun saat ditanya lebih jauh berapa anggaran yang digulirkan serta bagaimana memastikan bantuan pulsa ini tepat sasaran, Angkie meminta hal itu ditanyakan kepada Kemendikbud.

"Secara teknis ada di kementerian terkait ya," katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan dalam waktu dekat akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat.

Pihaknya juga berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan termasuk merancang solusi untuk atasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota.

"Kami sedang merancang apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota, kami mendengar keluhan ini dan meresponsnya," lanjut Nadiem saat meninjau SMK Ma'arif NU Ciomas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: Menaker: Bantuan Rp 600.000 Ditransfer ke Rekening Pekerja, Tidak Mampir Kemana-mana

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, subsidi pulsa bagi para tenaga pengajar dan murid akan mulai digulirkan pada September 2020.

Oleh karena itu, ia berharap penyesuaian daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) bisa segera selesai agar subsidi bisa disalurkan.

"Betul (subsidi pulsa untuk dukung pembelajaran jarak jauh) long distance electronic learning, diharapkan penyesuaian DIPA bisa segera selesai dan mulai digulirkan September," ujar Johnny kepada Kompas.com, Kamis (13/8/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com