Kemendikbud Diminta Sinergi dengan Berbagai Sektor Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

Kompas.com - 26/08/2020, 14:55 WIB
Sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet gratis yang disediakan sebuah warung kopi di Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (29/7/2020). Penyediaan jaringan internet gratis yang diberikan pemilik warung kopi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALSejumlah pelajar sekolah dasar (SD) mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet gratis yang disediakan sebuah warung kopi di Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (29/7/2020). Penyediaan jaringan internet gratis yang diberikan pemilik warung kopi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersinergi dengan kementerian/lembaga lain serta sektor swasta untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Ubaid, saat ini orang tua siswa terkendala biaya penunjang seperti pembelian kuota internet. Ia menilai, dana-dana yang dimiliki kementerian lain dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dapat digunakan untuk pelaksanaan PJJ.

“Pemerintah perlu bersinergi dengan kementerian lain, bahkan sektor swasta agar ada dana CSR, dana abadi pendidikan, dana desa atau dana di APBD. Itu semua bisa digerakkan untuk mendukung PJJ,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Kemendikbud Diminta Koordinasikan Bantuan Masyarakat dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Menurut Ubaid, bantuan Kemendikbud dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung PJJ banyak tidak terealisasi di sekolah swasta.

Selain itu, dana tersebut juga dinilai kurang akibat digunakan untuk menggaji guru honorer.

“Dana BOS di lapangan untuk support PJJ di sekolah juga banyak tidak terealisasi, terutama di sekolah-sekolah swasta,” ujar Ubaid

“Dana BOS untuk operasional saja pas-pasan, bahkan juga kurang. Malah dipotong untuk gaji guru honorer, sementara orangtua di sekolah swasta juga banyak yang nunggak SPP akibat ekonominya terdampak Covid-19,” tutur dia.

Baca juga: Komisi X Sebut Masyarakat Banyak Bergerak Bantu Pembelajaran Jarak Jauh

Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, saat ini banyak komponen masyarakat yang membantu orangtua untuk anaknya menjalankan PJJ. Salah satunya datang dari dunia usaha yang memberikan promo kuota intenet untuk meringankan biaya PJJ.

Oleh sebab itu, Huda meminta Kemendikbud mengkoordinasikan bantuan dari berbagai komponen masyarakat terkait PJJ.

“Kalau inisiatif dari pelaku dunia usaha sudah jalan ya, beberapa provider sudah memberikan paket khusus hemat bagi siswa dan seterusnya, karena tidak semua orang tua tahu kalau ada promo-promo sifatnya yang memberikan keringanan kuota kepada siswa,” kata Huda.

“Saya berharap ada tangan-tangan dari Kemendikbud yang mengkoordinasikan ini sampai pada level daerah,” tutur dia.

Baca juga: Komisi X DPR Panggil Mendikbud Nadiem untuk Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh

Menurut Huda, koordinasi juga dibutuhkan agar bantuan yang diberikan berbagai komponen masyarakat tepat sasaran.

“Supaya juga tepat sararan, supaya yang menggunakan promo ini memang yang betul-betul siswa yang kesulitan akses dan kesulitan membeli kuota. Nah itu kan butuh koordinasi,” ujar Huda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.