KPU Bolehkan Masker hingga Hand Sanitizer sebagai Alat Kampanye Pilkada 2020

Kompas.com - 26/08/2020, 14:01 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersiap memimpin pertemuan dengan Mendagri di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersiap memimpin pertemuan dengan Mendagri di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan penggunaan alat pelindung diri (APD) sebagai alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada 2020.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, calon kepala daerah nantinya boleh mencetak citra diri mereka seperti foto, nama, dan nomor urut peserta pada masker, hand sanitizer, ataupun face shield yang dijadikan APK.

"Dulu orang biasanya cetak kaos, topi, sudah kami masukan juga mencetak hand sanitzer, kemudian makser, face shield itu diperbolehkan," kata Arief di Graha BNPB, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: KPU: Paslon Wajib Swab Test Saat Daftar Peserta Pilkada 2020

Arief mengatakan, penggunaan APD sebagai APK Pilkada 2020 sebelumnya diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU.

Usulan itu lalu KPU sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/8/3020) kemarin, dan telah disetujui para anggota dewan.

"Jadi untuk item ini sudah disetujui," ucap Arief.

Selain persoalan APK, kata Arief, dalam rapat kerja tersebut juga dibahas tentang jumlah massa yang boleh hadir dalam kampanye tatap muka Pilkada 2020.

Sejumlah anggota DPR meminta agar jumlah maksimal massa kampanye tatap muka di atas 50 orang. Sehingga, KPU mewacanakan menambah jumlah maksimal massa menjadi 100 orang.

Baca juga: Komisi II DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu, Bahas PKPU dan Peraturan Bawaslu untuk Pilkada 2020

Tidak hanya itu, dalam rapat juga disepakati bahwa tema kampanye yang akan diusung calon kepala daerah seputar perlawanan terhadap pandemi Covid-19.

Dengan demikian, diharapkan Pilkada 2020 menjadi momentum untuk menekan angka penularan virus.

"Diharapkan visi-misi menyampaikan perlawanan atau strategi perlawanan terhadap Covid-19," kata Arief.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal menyambut baik penambahan jenis APK Pilkada 2020 berupa APD.

Baca juga: Pilkada Depok 2020, KPU Izinkan Pasangan Calon Kampanye di Lapangan hingga Blusukan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X