DPR Sebut Orangtua Siswa Sudah Bersikap Realistis Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

“Progresnya semakin meningkat, 5.976 relawan yang dia mendapatkan beasiswa bidik misi kuliah, sebagai bagian dari cara membalas budi mereka siap menjadi relawan. Itu membantu banget,” ungkap Huda.

Baca juga: Menko PMK Nilai Pembelajaran Jarak Jauh Belum Berjalan Optimal

Selain itu, Huda mengatakan besok, Kamis (27/8/2020). Komisi X dijadwalkan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Huda, agenda yang akan dibahas dalam raker yakni terkait evaluasi dari program Pembelajaran Jarak Jauh.

“Mungkin Kemendikbud sudah mengambil langkah-langkah, langkah apa saja, lalu kekurangannya dimana, seperti apa dalam konteks memaksimali PJJ besok yang akan kita tanyakan ke Kemendikbud,” kata Huda.

“Semua apa yang menjadi evaluasi tiga bulan pelaksanaan PJJ sudah kami rekomendasikan semua ke Kemendikbud. besok kita tanyakan semua progress itu ke mas Menteri Nadiem,” tutur dia.

Menurut Huda, Komisi X akan mengevaluasi kebijakan Kemendikbud terkait pembelajaran jarak jauh yang dinilai tidak efektif.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana evaluasi kami terhadap pelaksanaan PJJ yang tidak efektif ini," kata Huda.

Huda mengungkapkan, banyak laporan dari masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh di berbagai daerah memunculkan masalah baru.

Misalnya, siswa berkumpul di warung kopi untuk mendapatkan wifi gratis, bahkan, naik ke ketinggian untuk mendapatkan sinyal. Hal ini, kata dia, justru berbahaya.

Sebab, tindakan itu memunculkan kerumunan baru yang seharusnya dihindari selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Komisi X Sebut Masyarakat Banyak Bergerak Bantu Pembelajaran Jarak Jauh

Kemendikbud dinilai perlu segera memperkuat konsolidasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mencari solusi sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Selain itu, Huda menilai, Kemendikbud harus segera mencari solusi dan mengambil langkah yang cepat agar pendidikan bisa efektif kendati dalam masa pandemi Covid-19.

"Kita kembali lagi kondisi faktual dan kondisi obyektif kita bagaimana Kemendikbud harus secepatnya mengambil langkah-langkah extraordinary dalam rangka untuk PJJ ini lebih efektif," tutur politisi PKB ini.