Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X Sebut Masyarakat Banyak Bergerak Bantu Pembelajaran Jarak Jauh

Kompas.com - 26/08/2020, 13:09 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi banyaknya masyarakat yang terlibat membantu siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa Pandemi Covid-19.

Menurut Huda, bantuan tersebut berupa pendampingan kepada siswa dalam belajar dan pembagian alat penunjang PJJ seperti smartphone.

“Karena itu kita mengapresiasi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat peduli pendidikan yang berdonasi, berbagi smartphone second (bekas) termasuk bersedia untuk menjadi relawan pendamping, ini yang terjadi di lapangan,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu, (26/8/2020).

“Jadi ada inisiatif-inisiatif masyarakat yang akhirnya mengambil porsi-porsi peran yang tadinya sepenuhnya oleh orangtua murid di rumah akhirnya bisa dibantu relawan-relawan ini,” tutur Huda.

Baca juga: Komisi X DPR Panggil Mendikbud Nadiem untuk Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh

Huda menyebut komponen masyarakat yang membantu menjadi relawan salah satunya berasal dari mereka yang mendapatkan beasiswa bidik misi.

“Progresnya semakin meningkat, 5976 relawan yang dia mendapatkan beasiswa bidik misi kuliah, sebagai bagian dari cara membalas budi mereka siap menjadi relawan. Itu membantu banget,” ungkap Huda.

Lebih lanjut Huda mengatakan besok, Kamis (27/8/2020). Komisi X dijadwalkan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Huda, agenda yang akan dibahas dalam raker yakni terkait evaluasi dari program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Baca juga: Komisi X DPR Dorong 3 Menteri Buat MoU untuk Selesaikan Masalah Belajar Online

“Mungkin Kemendikbud sudah mengambil langkah-langkah, langkah apa saja, lalu kekurangannya dimana, seperti apa dalam konteks memaksimali PJJ besok yang akan kita tanyakan ke Kemendikbud,” kata Huda.

“Semua apa yang menjadi evaluasi tiga bulan pelaksanaan PJJ sudah kami rekomendasikan semua ke Kemendikbud. Besok kita tanyakan semua progress itu ke Mas Menteri Nadiem,” tutur dia.

Menurut Huda, Komisi X akan mengevaluasi kebijakan Kemendikbud terkait pembelajaran jarak jauh yang dinilai tidak efektif.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana evaluasi kami terhadap pelaksanaan PJJ yang tidak efektif ini," kata Huda.

Huda mengungkapkan, banyak laporan dari masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh di berbagai daerah memunculkan masalah baru.

Baca juga: Ketua Komisi X: Para Siswa Sudah Rindu Suasana Sekolah

Misalnya, siswa berkumpul di warung kopi untuk mendapatkan wifi gratis, bahkan, naik ke ketinggian untuk mendapatkan sinyal. Hal ini, kata dia, justru berbahaya.

Sebab, tindakan itu memunculkan kerumunan-kerumunan baru yang seharusnya dihindari selama pandemi Covid-19.

Kemendikbud dinilai perlu segera memperkuat konsolidasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mencari solusi sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Selain itu, Huda menilai, Kemendikbud harus segera mencari solusi dan mengambil langkah yang cepat agar pendidikan bisa efektif kendati dalam masa pandemi Covid-19.

"Kita kembali lagi kondisi faktual dan kondisi obyektif kita bagaimana Kemendikbud harus secepatnya mengambil langkah-langkah extraordinary dalam rangka untuk PJJ ini lebih efektif," tutur politisi PKB ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com