Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencegahan Stunting, Menko PMK Minta BKKN Gencar Lakukan Bimbingan hingga ke Pelosok Daerah

Kompas.com - 26/08/2020, 11:00 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidaksiapan pasangan calon pengantin, terutama yang menikah di usia dini, dalam hal kesehatan reproduksi dan membangun ekonomi keluarga dianggap menjadi salah satu faktor penyebab munculnya stunting di anak-anak mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, selama ini bimbingan terhadap para pasangan calon pengantin sudah dilakukan Kementerian Agama (Kemenag).

Namun, pihaknya menganggap bimbingan tersebut belum cukup karena Kemenag lebih mementingkan aspek kesiapan mental, rohani dan keabsahan pernikahan.

"Tapi dari aspek lain, misalnya kesehatan reproduksi, kesiapan bangun ekonomi keluarga mandiri belum tersentuh," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Menko PMK Pastikan Program Pencegahan Stunting Tetap Jalan Saat Pandemi

Oleh karenanya, ia meminta Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) lebih gencar melaksanakan bimbingan calon pasangan pengantin hingga ke pelosok daerah.

Apalagi hingga saat ini, pernikahan usia dini masih terjadi terutama di daerah-daerah terpencil.

"Upaya terus dilakukan (cegah pernikahan dini), BKKBN punya perangkat aparat hingga ke pelosok. Memang pernikahan dini masih terjadi tapi tanpa peranan BKKBN ke lapangan mungkin jumlahnya semakin besar," kata dia.

Sementara itu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, agar dapat mencegah hal tersebut pihaknya memberikan pemahaman agar pemikiran masyarakat berubah.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus pada Program Spacing

Jika pemikiran mereka terkait pernikahan dini sudah berubah, kata dia, maka perilakunya pun akan berubah.

"Makanya pemahaman tentang kesehatan reproduksi di sekolah ini penting dilakukan," kata dia.

Sebab pendidikan reproduksi tersebut belum bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah, maka pihaknya pun mencari jalan lain melalui pusat informasi kesehatan reproduksi yang bisa menjadi bagian dari kegiatan ekstarkurikuler siswa.

Hal tersebut diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini yang akan turut menekan angka stunting di Tanah Air.

Adapun pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari saat ini yang mencapai 27 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com