Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Ketua KPK Sebut Gajinya Cukup untuk Sewa Helikopter | TNI AL Luncurkan Dua Kapal Patroli Buatan Lokal

Kompas.com - 26/08/2020, 06:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan bahwa biaya sewa helikopter yang ia gunakan pada saat perjalanan pribadinya dari Palembang ke Baturaja pada Juni 2020 lalu menggunakan uang yang berasal dari kantong pribadinya.

Firli mengungkapkan hal tersebut sebelum menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK, Selasa (25/8/2020).

Sementara itu, TNI Angkatan Laut meluncurkan dua kapal perang jenis Patroli Cepat (PC-40 M), yaitu Karotang-872 dan Mata Bongsang-873.

Keberadaan kedua kapal perang buatan dalam negeri ini untuk memperkuat keamanan wilayah maritim Indonesia.

Berikut berita yang paling banyak dibaca oleh pembaca Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Ketua KPK Sebut Gajinya Cukup untuk Sewa Helikopter

Firli menyatakan bahwa dirinya sengaja menyewa helikopter tersebut karena tuntutan kecepatan dalam melaksanakan tugas, dan bukan untuk menunjukkan gaya hidup mewah.

Helikopter yang digunakan pun merupakan helikopter sewaan. Hal ini sekaligus diungkapkan Firli untuk menanggapi adanya dugaan gratifikasi dalam penggunaan helikopter tersebut.

"Semua saya kerjakan untuk kemudahan tugas saya dan bukan untuk kemewahan. Gaji saya cukup untuk itu membayar sewa heli dan ini bukan hidup mewah, semua biaya saya bayar sendiri," kata Firli.

Selengkapnya di sini

2. TNI AL Luncurkan Dua Kapal Patroli Buatan Lokal

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan, sebagai negara maritim, sudah seharusnya kemampuan pengamanan di wilayah perairan diperkuat.

Hal itu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh wilayah yurisdiksi perairan Indonesia.

Menurut dia, pembangunan kapal patroli tersebut merupakan bagian integral dari pembangunan kekuatan TNI AL sesuai dengan perencanaan strategis yang sudah ada.

"Realisasi pembangunan kemampuan dari pemenuhan kapal patroli ini harus pula ditunjang dengan peningkatan kemampuan dan profesionalitas prajurit pengawaknya sebagai perwujudan dari TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh," kata KSAL.

Selengkapnya di sini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com