Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Pastikan Program Pencegahan Stunting Tetap Jalan Saat Pandemi

Kompas.com - 25/08/2020, 19:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan, selama pandemi Covid-19 program untuk pencegahan stunting tetap dilakukan.

Apalagi selama pandemi ini ditemukan beberapa kasus seperti adanya pernikahan dini karena alasan merasa bosan diam di rumah.

Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab lahirnya anak-anak yang mengalami stunting sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Antisipasi Stunting, Kenali Penyebab Berat Badan Anak Turun

"Saya rasa, sekarang ini kita tidak boleh terhenti hanya karena ada Covid-19. Ini terus bergerak, kementerian terkait, BKKBN juga memastikan program berjalan sesuai yang diharapkan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Dalam rangka menurunkan angka stunting, ia meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merevitalisasi dua program, yakni melakukan spacing atau pemberian jarak kelahiran antara anak pertama dengan anak berikutnya serta bimbingan atau konseling pra nikah kepada calon pengantin.

Program tersebut, kata dia, selama pandemi harus tetap berjalan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Termasuk untuk dapat mencapai target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 mendatang.

"Juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya baby booming selama pandemi ini. Jadi setelah 4 bulan ini, work from home akan diikuti oleh work yang lain. Ini sekarang sudah diantisipasi," kata Muhadjir.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, di masa pandemi ini pihaknya masih tetap mengerjakan beberapa program binaan.

Mulai dari bina keluarga, balita, remaja, hingga lansia. Pihaknya juga melakukan cara-cara lain secara virtual.

Diakuinya selama pandemi ini banyak laporan masuk, salah satunya berupa pernikahan dini anak usia SMP di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pernikahan dini tersebut terjadi karena anak bersangkutan bosan di rumah dan hanya melakukan pembelajaran daring.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus pada Program Spacing

"Kami sudah cek, tidak lebih dari enam anak dan kami tindaklanjuti ke lapangan, kami lakukan konseling," kata dia.

Namun apabila anak tersebut sudah terlanjur menikah, pihaknya mencegah agar mereka tidak memiliki keturunan hingga usia 20 tahun.

Pada masa pandemi ini pun, kata dia, pihaknya bekerja lebih keras untuk mencegah seluruh permasalahan yang dapat mengganggu capaian target.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com