KPU Hendak Gunakan Aplikasi Rekap Elektronik di Pilkada, Ini Catatan Bawaslu

Kompas.com - 25/08/2020, 18:16 WIB
Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comAnggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan sejumlah catatan terkait uji coba aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (25/8/2020).

Salah satu catatan yang diberikan ialah perlunya KPU meningkatkan kualitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau petugas TPS.

KPU harus memastikan bahwa setiap KPPS memahami penggunaan aplikasi Sirekap secara benar saat penyelenggaran Pilkada mendatang.

"KPU harus rajin melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek). Sehingga ketika nanti ada masalah seperti salah tulis atau ada coretan di kertas plano, bisa cepet diselesaikan," kata Anggota KPU Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman resmi Bawaslu RI, Selasa.

Baca juga: KPU Uji Coba Sistem Rekapitulasi Suara Elektronik untuk Pilkada 2020

Selain kualitas SDM, KPU juga harus memperhatikan ketersediaan alat pendukung Sirekap berupa ponsel pintar.

Menurut Afif, penggunaan Sirekap sangat bergantung dari ponsel pintar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, cara kerja Sirekap mengharuskan penggunanya, dalam hal ini KPPS, memfoto berkas pemungutan suara secara jelas agar dapat dikonversi ke data digital.

Jika foto yang dihasilkan melalui Sirekap tidak jelas, maka aplikasi tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik.

"Jaringan internet juga dipersiapkan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Supaya aplikasi bisa digunakan secara maksimal dan tidak menemui kendala jaringan internet," ucap Afif.

Baca juga: Jalan Panjang Evi Novida hingga Kembali Jadi Komisioner KPU Setelah Dipecat...

Selain itu, Afif menduga, penggunaan Sirekap akan menambah waktu rekapiltulasi pilkada.

Sebab, petugas perlu mencatatkan penghitungan suara di suatu TPS menjadi beberapa lembar catatan.

"Untuk mengetahui waktu yang ditambah maka harus disimulasikan sejak awal petugas menulis di kertas plano sampai selesai. Simulasi pagi tadi hanya simulasi ambil foto dan kirim melalui aplikasi, tidak dari awal rekapitulasi suara," ujarnya.

Baca juga: KPU: Paslon Wajib Swab Test Saat Daftar Peserta Pilkada 2020

Afif menambahkan, ke depan KPU perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih mengenai penggunaan Sirekap ini.

Meskipun baru, Sirekap diyakini dapat mempercepat publikasi rekapitulasi suara pilkada mendatang.

"Ini menjadi tantangan penyelenggara pemilu dan stakeholder untuk memberi edukasi kepada publik. Saya yakin pasti kita bisa," kata Afif.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.