Kompas.com - 25/08/2020, 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya menurunkan angka stunting melalui program spacing atau memberi jeda minimal tiga tahun antara kelahiran anak pertama dan kedua.

saat ini angka stunting di Indonesia masih tergolong besar, yakni 27 persen dan ditargetkan turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

"Penurunan stunting, kami akan bekerja keras untuk membuat spacing lebih sukses, artinya jarak antara kelahiran anak pertama dan berikutnya harus lebih dari 3 tahun," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting

Hasto mengatakan, jarak kelahiran anak sangat menentukan terjadinya stunting, termasuk kejadian gangguan mental, emosional, hingga autisme.

Apabila itu terjadi, maka akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menentukan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi.

"Oleh karena itu penting stunting untuk ditekan bersama-sama," kata dia.

Selain itu, faktor pranikah juga harus diperhatikan untuk menekan angka stunting. Hasto mengatakan, BKKBN mulai menyentuh program pranikah dengan memberi berbagai nasihat tentang kesehatan reproduksi yang baik dan persiapan kehamilan yang sehat.\

Baca juga: Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Namun, populasi atau jumlah orang yang menikah per tahunnya sudah di atas 2 juta. Bahkan 80 persen di antaranya melahirkan pada tahun pertama pernikahan.

"Sehingga kontribusi terhadap persalinan setahunnya sudah mendekati 40 persen. Itu adalah pasangan usia subur baru. Pernikahan inilah yang perlu dilakukan pendekatan sejak dini," kata dia.

Dengan demikian, pemberian konseling pranikah dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi untuk mencegah terjadinya stunting penting dilakukan.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, spacing dan pemberian konseling merupakan revitalisasi program unggulan di BKKBN.

Revitalisasi program dilakukan untuk menurunkan angka stunting serendah mungkin, yaitu 14 persen pada 2024.

"Khususnya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, kualifikasi baik, memiliki kemampuan intelektual, dan keterampilan produktif yang baik. Salah satu sandungannya itu adalah masih tingginya angka stunting di Indonesia," kata Muhadjir. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Nasional
Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Nasional
Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Nasional
2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.