Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus pada Program Spacing

Kompas.com - 25/08/2020, 18:09 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala BKKBN Hasto Wardoyo usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya menurunkan angka stunting melalui program spacing atau memberi jeda minimal tiga tahun antara kelahiran anak pertama dan kedua.

saat ini angka stunting di Indonesia masih tergolong besar, yakni 27 persen dan ditargetkan turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

"Penurunan stunting, kami akan bekerja keras untuk membuat spacing lebih sukses, artinya jarak antara kelahiran anak pertama dan berikutnya harus lebih dari 3 tahun," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Hasto Wardoyo dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting

Hasto mengatakan, jarak kelahiran anak sangat menentukan terjadinya stunting, termasuk kejadian gangguan mental, emosional, hingga autisme.

Apabila itu terjadi, maka akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menentukan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi.

"Oleh karena itu penting stunting untuk ditekan bersama-sama," kata dia.

Selain itu, faktor pranikah juga harus diperhatikan untuk menekan angka stunting. Hasto mengatakan, BKKBN mulai menyentuh program pranikah dengan memberi berbagai nasihat tentang kesehatan reproduksi yang baik dan persiapan kehamilan yang sehat.\

Baca juga: Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Namun, populasi atau jumlah orang yang menikah per tahunnya sudah di atas 2 juta. Bahkan 80 persen di antaranya melahirkan pada tahun pertama pernikahan.

"Sehingga kontribusi terhadap persalinan setahunnya sudah mendekati 40 persen. Itu adalah pasangan usia subur baru. Pernikahan inilah yang perlu dilakukan pendekatan sejak dini," kata dia.

Dengan demikian, pemberian konseling pranikah dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi untuk mencegah terjadinya stunting penting dilakukan.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, spacing dan pemberian konseling merupakan revitalisasi program unggulan di BKKBN.

Revitalisasi program dilakukan untuk menurunkan angka stunting serendah mungkin, yaitu 14 persen pada 2024.

"Khususnya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, kualifikasi baik, memiliki kemampuan intelektual, dan keterampilan produktif yang baik. Salah satu sandungannya itu adalah masih tingginya angka stunting di Indonesia," kata Muhadjir. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X