Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus pada Program Spacing

Kompas.com - 25/08/2020, 18:09 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala BKKBN Hasto Wardoyo usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya menurunkan angka stunting melalui program spacing atau memberi jeda minimal tiga tahun antara kelahiran anak pertama dan kedua.

saat ini angka stunting di Indonesia masih tergolong besar, yakni 27 persen dan ditargetkan turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

"Penurunan stunting, kami akan bekerja keras untuk membuat spacing lebih sukses, artinya jarak antara kelahiran anak pertama dan berikutnya harus lebih dari 3 tahun," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Hasto Wardoyo dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: Wapres: Pemberian ASI Terbukti Efektif Cegah Stunting

Hasto mengatakan, jarak kelahiran anak sangat menentukan terjadinya stunting, termasuk kejadian gangguan mental, emosional, hingga autisme.

Apabila itu terjadi, maka akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menentukan kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi.

"Oleh karena itu penting stunting untuk ditekan bersama-sama," kata dia.

Selain itu, faktor pranikah juga harus diperhatikan untuk menekan angka stunting. Hasto mengatakan, BKKBN mulai menyentuh program pranikah dengan memberi berbagai nasihat tentang kesehatan reproduksi yang baik dan persiapan kehamilan yang sehat.\

Baca juga: Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Namun, populasi atau jumlah orang yang menikah per tahunnya sudah di atas 2 juta. Bahkan 80 persen di antaranya melahirkan pada tahun pertama pernikahan.

"Sehingga kontribusi terhadap persalinan setahunnya sudah mendekati 40 persen. Itu adalah pasangan usia subur baru. Pernikahan inilah yang perlu dilakukan pendekatan sejak dini," kata dia.

Dengan demikian, pemberian konseling pranikah dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi untuk mencegah terjadinya stunting penting dilakukan.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, spacing dan pemberian konseling merupakan revitalisasi program unggulan di BKKBN.

Revitalisasi program dilakukan untuk menurunkan angka stunting serendah mungkin, yaitu 14 persen pada 2024.

"Khususnya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, kualifikasi baik, memiliki kemampuan intelektual, dan keterampilan produktif yang baik. Salah satu sandungannya itu adalah masih tingginya angka stunting di Indonesia," kata Muhadjir. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X