Temui Buruh, Bamsoet: Klaster Ketenagakerjaan Tak Perlu Dipersoalkan

Kompas.com - 25/08/2020, 17:41 WIB
Momen saat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima perwakilan organisasi buruh di Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dok. Ketua MPR RI Bambang SoesatyoMomen saat Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima perwakilan organisasi buruh di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima perwakilan massa buruh yang menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Dalam pertemuan itu, Bambang mengatakan, klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja semestinya tak perlu jadi persoalan.

"Masalah ketenagakerjaan seharusnya tak terlalu menjadi persoalan karena sudah ada putusan MK maupun UU Nomor 13/2003. Sehingga antara buruh dan pengusaha tidak perlu ada yang merasa dirugikan atas kehadiran RUU Cipta Kerja," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa.

Baca juga: Temui Massa Buruh, Pimpinan DPR Janji Perjuangkan Aspirasi Mereka di RUU Cipta Kerja

Menurut dia, Badan Legislasi DPR telah bersepakat dengan sejumlah serikat pekerja yang terlibat dalam tim perumus.

Ada empat poin kesepakatan yang dihasilkan tim perumus pada Jumat (21/8/2020).

Bambang pun mengapresiasi masukan dari serikat pekerja terhadap sejumlah aturan pada klaster ketenagakerjaan agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum sebelumnya, baik yang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003.

"Kabar terbaru dari kawan-kawan di Baleg DPR, mereka akan mengakomodasi keinginan buruh sehingga seharusnya sudah bisa dicapai win-win solution," ujar dia.

Bambang memaparkan, permasalahan terbesar di dunia usaha, bukanlah pada sektor ketenagakerjaan.

Baca juga: Kesepakatan Tim Perumus soal Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bambang mengatakan, hambatan terbesar investasi dunia usaha terletak pada perizinan (32,6 persen), pengadaan lahan (17,3 persen), dan regulasi/kebijakan (15,2 persen).

Kemudian, temuan Bank Dunia terhadap kemudahan berbisnis di suatu negara (Ease of Doing Business 2020) menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara dunia. Sementara di ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 10 negara.

"Sebagian besar karena ego sektoral kementerian/lembaga serta tumpang tindih kewenangan bupati dan gubernur. Masalah ini yang sedang dicarikan jalan keluarnya dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja," ucap Bambang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Epidemiolog: Data Pasien Covid-19 Meninggal Meningkat 3 Bulan Terakhir karena Kapasitas RS Sudah Penuh

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

Nasional
Satgas: Raffi Ahmad Komitmen Patuhi Prokes Usai Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Satgas: Raffi Ahmad Komitmen Patuhi Prokes Usai Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 27 Januari: 77.788 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Januari: 77.788 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 81.589 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Januari: Ada 81.589 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 164.113 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Januari: Ada 164.113 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 10.974 Pasien Sembuh dari Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 10.974 Pasien Sembuh dari Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Tertinggi Selama Pandemi, 387 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Tertinggi Selama Pandemi, 387 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Januari: Tambah 387 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 28.855

UPDATE 27 Januari: Tambah 387 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 28.855

Nasional
UPDATE: Tambah 11.948, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.024.298 Orang

UPDATE: Tambah 11.948, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.024.298 Orang

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

Nasional
Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Nasional
Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X