MKKI: Sejak Terawan Jabat Menkes, Tak Ada Komunikasi soal Seleksi KKI

Setelah itu, atas permintaan perbaikan dan atau perubahan dari Menkes sebelumnya tersebut, organisasi dan asosiasi pengusul telah memberikan tanggapan dengan mengajukan usulan nama baru.

Merujuk kepada tahapan di atas, Ugan menegaskan bahwa poin pertama hingga ketiga di atas membantah pernyataan pers Kemenkes pada 19 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa organisasi profesi dan sosiasi tidak mengajukan usulan nama.

Selain itu, pernyataan pers Kemenkes juga menyebut nama yang diusulkan organisasi dan asosiasi profesi jumlahnya tidak memenuhi serta nama yang diajukan dianggap tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian, Menkes Terawan kemudian mengajukan usulan nama sendiri.

Baca juga: 7 Organisasi Profesi Kedokteran Sampaikan Kekecewaan pada Menkes Terawan

Ugan menegaskan, UU Praktek Kedokteran mewajibkan Menkes untuk mengusulkan nama calon anggota KKI (kepada Presiden) harus berdasarkan usulan organisasi profesi dan asosiasi kedokteran.

Akibat dari langkah yang dilakukan Menkes Terawan, kata Ugan, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 2020 yang memuat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Periode 2020 –2025.

Keppres ini diterbitkan tertanggal 11 Agustus 2020.

"(Menkes) telah memberikan informasi dan pernyataan tidak sesuai fakta dan kebenaran kepada Presiden RI, sehingga Presiden mengeluarkan Keppres No 55 tahun 2020," lanjut Ugan.

Baca juga: Mengintip Kekayaan Terawan, Jenderal TNI yang Kini Jadi Menkes

Ugan menuturkan, tujuh organisais profesi merasa perlu untuk menegaskan sikap karena ditemukan fakta bahwa nama-nama anggota KKI yang dicantumkan dalam Keppres tersebut tidak sesuai dengan nama-nama yang telah mereka usulkan kepada Menkes Terawan.

Sementara itu, Menkes Terawan Agus Putranto memberikan penjelasan atas pengangkatan anggota KKI periode 2020-2025 yang menuai protes dari asosiasi profesi kedokteran.

Menurut Terawan, ada alasan mengapa Kemenkes tetap melanjutkan proses seleksi hingga pengangkatan anggota KKI tersebut.

Dia menuturkan, berdasarkan Pasal 14 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, keanggotaan KKI berjumlah 17 orang.

Baca juga: Kecewa dengan Terawan, 7 Organisasi Profesi Kedokteran Ingin Audiensi dengan Jokowi dan DPR

Ketujuhbelas orang itu terdiri atas unsur organisasi profesi kedokteran, organisasi profesi kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, tokoh masyarakat, Kementerian Kesehatan; dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Sejak Februari 2019, kemenkes telah meminta usulan nama calon anggota KKI masa bakti 2019-2024 beberapa kali kepada pimpinan masing-masing unsur," kata Terawan sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Rabu (19/8/2020).

Usulan nama-nama menurutnya telah disampaikan. Namun, usulan dari masing-masing unsur tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.