JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) David Perdanakusuma mengatakan, komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perihal seleksi pengurus Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) terputus setelah Menteri Kesehatan dijabat oleh Terawan Agus Putranto.
Hal ini membuat MKKI bersama enam organisasi dan asosiasi profesi kedokteran menyesalkan sikap Menkes Terawan yang diduga menyalahgunakan kekuasaan saat mengusulkan nama-nama calon pengurus KKI kepada Presiden Joko Widodo.
Ketujuh organisasi itu, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI).
"Betul, betul. Tidak ada (tidak ada komunikasi perihal proses seleksi KKI setelah pergantian Menkes)," ujar David sebagaimana dikutip dari siaran langsung konferensi pers di saluran YouTube PB IDI, Senin (24/8/2020).
Baca juga: Asosiasi Dokter Protes Pengangkatan Anggota KKI, Menkes Terawan Jelaskan Alasan Pemerintah
David pun membenarkan apabila komunikasi antara pihak Kemenkes dengan organisasi dan asosiasi profesi kedokteran untuk membahas proses seleksi KKI hanya berlangsung di masa Menkes Nila Moeloek.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Ugan Gandar mengatakan, ketujuh organisasi menyayangkan tidak adanya kelanjutan proses komunikasi.
Terlebih, saat Menkes Terawan mengajukan nama-nama calon pengurus KKI ke Presiden.
"Kalau dari Kemenkes ada pembicaraan, konsultasi dengan kami sebagai pemilik sumber daya, kami tidak akan kaku seperti ini," tegas Ugan.
"Karena tidak adanya (komunikasi), lalu keluar Keppres ini, menjadi semuanya tidak nyaman. Kalau dibiarkan, di kemudian hari akan diperlakukan sama," lanjut dia.
Baca juga: Asosiasi Dokter Surati Jokowi, Protes Pengangkatan Anggota KKI
Ugan lantas menjelaskan kronologi proses seleksi pengurus KKI menurut tujuh organisasi kedokteran.
Sebagai pihak yang diminta mengajukan usulan nama calon anggota KKI, organisasi dan asosiasi profesi kedokteran telah melakukan tugasnya sejak awal 2019.
"Usulan tersebut berdasarkan seleksi yang panjang dan cermat, yang mana calon kandidat anggota KKI dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan-perundangan," kata Ugan.
Kemudian, terkait usulan organisasi dan asosiasi di atas, Menkes periode sebelumnya, Nila Moeloek, telah memberi respons dan saran perbaikan.
Penyebabnya, dari beberapa nama yang diusulkan ada yang kemudian tidak bersedia menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari ASN.
Baca juga: Asosiasi Dokter Surati Jokowi, Protes Pengangkatan Anggota KKI
"Hal ini dikomunikasikan dengan baik dan terbuka oleh Menkes saat itu (Nila Moeloek)," kata Ugan.