Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Jateng Dinilai Masih Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati menilai, penegakan hukum terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) di daerahnya masih lemah.

Padahal, penegakan hukum, terutama terkait pemberian sanksi pada pelanggar protokol kesehatan, menjadi hal yang penting untuk diterapkan.

"Sebenarnya yang sangat penting di dalam aturan baru ini adalah penegakan hukumnya, penegakan aturannya. Nah ini yang masih lemah penegakan aturannya," kata Ema dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Ema mengatakan, penerapan sanksi juga masih belum merata di beberapa daerah. Tak hanya di Jawa Tengah saja.

Baca juga: Wapres: Selama Vaksin Covid-19 Belum Ada, Protokol Kesehatan Jangan Kendur

Jenis sanksi yang akan diterapkan pun masih menjadi perdebatan.

"Apakah mau dihukum denda, apakah mau dihukum sanksi sosial itu selama ini juga masih diperdebatkan," ujar dia.

Terkait sosiasilasi penerapan protokol kesehatan, ia menegaskan, PKK sudah bisa melakukannya dengan baik.

Oleh karena itu, ia berharap penegakan hukum juga bisa berlangsung dengan baik.

"Ibu-ibu sudah sangat ahli bagaimana memahamkan masyarakat dengan mudah. Tapi penegakan norma ini yang masih susah," ucap dia.

Diberitakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan mulai menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pada 24 Agustus 2020.

Akun Twitter Biro Hukum Jawa Tengah, @birohukumjateng, mengunggah sebuah poster mengenai penerapan sanksi tersebut.

Baca juga: Perempuan Disebut Lebih Patuh Jalankan Protokol Kesehatan Covid-19

Dalam poster tersebut tertulis, tahap sosialisasi akan dilakuakn pada 19-23 Agustus 2020.

INGAT..!!

PENERAPAN SANKSI DI JAWA TENGAH mulai 24 Agustus 2020 bagi pelanggar Protokol Kesehatan.

DISIPLINKAN DIRI, Yuukks patuhi Protokol Kesehatan: