Kompas.com - 24/08/2020, 20:26 WIB
Foto dirilis Selasa (18/8/2020), memperlihatkan guru SD Kanisius Kenalan Henricus Suroto (tengah) mengajari pola hidup sehat kepada murid-muridnya dengan berolah raga di halaman rumah warga sebagai salah satu upaya mencagah penyebaran Covid-19. Demi berlangsungnya pendidikan untuk siswanya selama pandemi Covid-19, Suroto mengunjungi rumah murid untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDINFoto dirilis Selasa (18/8/2020), memperlihatkan guru SD Kanisius Kenalan Henricus Suroto (tengah) mengajari pola hidup sehat kepada murid-muridnya dengan berolah raga di halaman rumah warga sebagai salah satu upaya mencagah penyebaran Covid-19. Demi berlangsungnya pendidikan untuk siswanya selama pandemi Covid-19, Suroto mengunjungi rumah murid untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati menilai, penegakan hukum terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) di daerahnya masih lemah.

Padahal, penegakan hukum, terutama terkait pemberian sanksi pada pelanggar protokol kesehatan, menjadi hal yang penting untuk diterapkan.

"Sebenarnya yang sangat penting di dalam aturan baru ini adalah penegakan hukumnya, penegakan aturannya. Nah ini yang masih lemah penegakan aturannya," kata Ema dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Ema mengatakan, penerapan sanksi juga masih belum merata di beberapa daerah. Tak hanya di Jawa Tengah saja.

Baca juga: Wapres: Selama Vaksin Covid-19 Belum Ada, Protokol Kesehatan Jangan Kendur

Jenis sanksi yang akan diterapkan pun masih menjadi perdebatan.

"Apakah mau dihukum denda, apakah mau dihukum sanksi sosial itu selama ini juga masih diperdebatkan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait sosiasilasi penerapan protokol kesehatan, ia menegaskan, PKK sudah bisa melakukannya dengan baik.

Oleh karena itu, ia berharap penegakan hukum juga bisa berlangsung dengan baik.

"Ibu-ibu sudah sangat ahli bagaimana memahamkan masyarakat dengan mudah. Tapi penegakan norma ini yang masih susah," ucap dia.

Diberitakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan mulai menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pada 24 Agustus 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.