Kadis PPPA: Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kalimantan Timur Cenderung Menurun

Kompas.com - 24/08/2020, 15:59 WIB
Stop, kekerasan pada anak di program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (05/02). AlamyStop, kekerasan pada anak di program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (05/02).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kadis PPPA) Provinsi Kalimantan Timur Halda Arsyad mengatakan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di provinsinya cenderung menurun.

Hal itu ia katakan berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA) tahun 2019 dan 2020.

"Kemudian kalau kita bandingkan semester satu 2019 dan semester satu 2020, itu pun terjadi penurunan sebesar 61 (kasus)," kata Halda dalam acara webinar bertajuk 'Percepatan Pengembangan PATBM di Masa Pandemi Covid-19 Tahap II, Senin (24/8/2020).

Data Simfoni PPA di tahun 2020, hingga 24 Agustus, menunjukan ada 144 kasus kekerasan terhadap anak di Kalimantan Timur.

Baca juga: PATBM Dinilai Bisa Jadi Solusi untuk Tekan Angka Kekerasan pada Anak

Sementara pada 2019 semester pertama ada 205 kasus, pada semester kedua 160 kasus kekerasan pada anak.

"Walaupun di beberapa daerah dengan kondisi covid ini kekerasan terhadap anak meningkat, tapi Alhamdulillah di Kalimantan Timur justru menurun," ujarnya.

"Kalau kita bandingkan data semester satu 2019 dan semester satu 2020. Mudah-mudahan di semester duanya tidak meningkat," lanjut dia.

Halda mengatakan, penurunan angka kekerasan tersebut kemungkinan juga disebabkan oleh bergeraknya para aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Baca juga: Kementerian PPPA Upayakan Kolaborasi 4 Pihak Ini untuk Kuatkan Perlindungan Anak

Menurut dia, aktivis PATBM sudah banyak bergerak di masyarakat termasuk dalam hal pencegahan virus corona (Covid-19).

"Bisa saja terjadi penurunan ini karena fungsi aktivis PATBM di daerah yang sudah bergeliat. Walaupun dalam kondisi covid," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian PPPA mengembangkan PATBM di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Lampung, Jambi dan Kepulauan Riau.

Pengembangan PATBM dalam rangka mengoptimalisasi upaya perlindungan anak yang saat ini berada dalam situasi kerentanan pada masa pandemi Covid-19.

"Ketika kita bicara anak dan Covid-19 beberapa catatan kita bisa disampaikan bahwa ada situasi kerentanan pada anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar dalam sebuah webinar, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual

"Tentu kerentanan kesehatan kita sama-sama menghadapi, tapi kemudian yang non medis misalnya, kita mendapatkan beberapa laporan terkait dengan anak," tutur dia.

Nahar menyebut, berdasarkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simofa PPA) tercatat, beberapa persoalan terjadi terkait dengan anak mulai dari kekerasan, tekanan jiwa, sampai keterpisahan dengan orangtua akibat Covid-19.

Dalam rangka optimalisasi upaya perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam masa pandemi Covid-19, PATBM memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 5 Maret: Kasus Suspek Covid-19 Capai 66.546

UPDATE 5 Maret: Kasus Suspek Covid-19 Capai 66.546

Nasional
UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

Nasional
Prihatin terhadap Kondisi Demokrat, Surya Paloh: Semoga Diselesaikan dengan Elegan

Prihatin terhadap Kondisi Demokrat, Surya Paloh: Semoga Diselesaikan dengan Elegan

Nasional
UPDATE 5 Maret: Tambah 6.331 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.182.687

UPDATE 5 Maret: Tambah 6.331 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.182.687

Nasional
UPDATE 5 Maret: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 11.047.351

UPDATE 5 Maret: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 11.047.351

Nasional
Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro

Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro

Nasional
UPDATE: Bertambah 129,  Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

UPDATE: Bertambah 129, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

Nasional
Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

Nasional
Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Nasional
Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Nasional
Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X