KPU: IDI Sarankan agar Bakal Paslon Kepala Daerah 2020 Swab Test

Kompas.com - 24/08/2020, 15:56 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi bersama BNPB bertema Pemilu di masa Pandemi (6/7/2020) Youtube/BNPBKetua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi bersama BNPB bertema Pemilu di masa Pandemi (6/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebutkan, pihaknya terus melakukan pembahasan rencana pelaksanaan Pilkada 2020 bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam dialog bersama Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) beberapa waktu lalu, disarankan supaya KPU mensyaratkan swab test bagi bakal pasangan calon kepala daerah.

Hal ini untuk memastikan bakal paslon bebas dari Covid-19 sehingga Pilkada 2020 tak menjadi klaster baru penularan virus corona.

"KPU melakukan pembahasan dengan beberapa stakeholder termasuk salah satunya dengan IDI. Nah kemudian mendapatkan masukan terkait dengan perlunya dan pentingnya melakukan swab test kepada bakal pasangan calon (kepala daerah)," kata Arief dalam konferensi pers virtual yang digelar Senin (24/8/2020).

Baca juga: Komisi II DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu, Bahas PKPU dan Peraturan Bawaslu untuk Pilkada 2020

Menurut Arief, masukan dari IDI itu ditampung oleh KPU. KPU bakal mengkonsultasikan hal tersebut ke Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari ini.

Jika memungkinkan, usulan IDI ini bakal dimasukkan dalam revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan Pilkada 2020 yang terbit pada awal Juli itu.

"Kami juga akan minta izin ke pemerintah dan DPR agar juga bisa diberi kesempatan melakukan pembahasan dalam rapat konsultasi revisi PKPU Nomor 6 Tahun 2020," ujar Arief.

Selain membahas revisi PKPU 6/2020, kata Arief, rapat antara KPU dengan Komisi II DPR RI hari ini akan membahas tentang revisi PKPU pencalonan dan PKPU dana kampanye.

Baca juga: Kembali Jadi Komisioner KPU, Evi Novida Hadiri Rapat Kerja di DPR

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Nasional
Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Nasional
Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Nasional
Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Nasional
Jokowi: Kita Sudah Jalani Setahun Masa Tersulit, Sekarang Masa Kebangkitan

Jokowi: Kita Sudah Jalani Setahun Masa Tersulit, Sekarang Masa Kebangkitan

Nasional
SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta, Pengamat: Ini Persoalan Serius

SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta, Pengamat: Ini Persoalan Serius

Nasional
Wapres Minta Integrasi Teknologi Informasi Digital BSI Segera Dilakukan

Wapres Minta Integrasi Teknologi Informasi Digital BSI Segera Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X