Ini Langkah BNPB Cegah Karhutla

Kompas.com - 24/08/2020, 15:42 WIB
Petugas Manggala Agni dan TNI saat berjibaku memadamkan titik api karhutla di Jalan Pariwisata, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Senin (17/8/2020). Dok. Manggala Agni PekanbaruPetugas Manggala Agni dan TNI saat berjibaku memadamkan titik api karhutla di Jalan Pariwisata, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Senin (17/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.comBNPB melaksanakan berbagai antisipasi demi mencecgah kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) di sejumlah provinsi di Indonesia.

"BNPB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencegah karhulta di masa pandemi Covid-19," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (24/8/2020).

BNPB mengedepankan pelibatan semua unsur dalam pencegahan karhutla, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa.

Baca juga: Cegah Karhutla, Kapolda Jateng Intensifkan Patroli Gabungan

Masing-masing unsur dapat berperan mencegah terjadinya kebakaran sejak dini, khususnya di provinsi yang kerap dilanda karhutla.

"BNPB selalu menekankan upaya pencegahan dibandingkan pemadaman karena langkah ini lebih efektif untuk menghindari dampak yang luas," ujar Raditya.

Upaya pencegahan menghadapi karhutla, BNPB mendorong untuk pengembangan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas pengelolaan hutan dan lahan, potensi ekonomi lokal dan pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi bernilai tambah.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) telah mengembangkan pendekatan pada pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Lebih dari 400 Guru Ikuti Edukasi Pencegahan Karhutla

Kemudian, beberapa langkah teknis diupayakan, yakni monitoring sistem peringatan dini melalui informasi fire danger rating system (FDRS) dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pantauan titik panas atau hot spot dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) maupun ketinggian muka air di lahan gambut dari BRG.

"BNPB telah meminta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan menghadapi karhutla, seperti penetapan status siaga darurat," ungkap Raditya.

"Pencegahan dapat dilakukan, seperti pemadaman titik api sedini mungkin melalui satuan tugas darat maupun udara," lanjut dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional
Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Nasional
Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Nasional
Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, CSIS: Menkumham Harus Profesional

Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, CSIS: Menkumham Harus Profesional

Nasional
KPAI: Angka Putus Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

KPAI: Angka Putus Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Nasional
Andi Mallarangeng: SBY Sedih, Ada Begal Partai

Andi Mallarangeng: SBY Sedih, Ada Begal Partai

Nasional
CSIS: Jokowi Harus Bicara soal Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB

CSIS: Jokowi Harus Bicara soal Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB

Nasional
Soal Penanganan Pandemi, Airlangga: Saatnya Berpihak kepada Rakyat

Soal Penanganan Pandemi, Airlangga: Saatnya Berpihak kepada Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X