Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik

Kompas.com - 24/08/2020, 14:43 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Trifena M Tinal mengatakan, kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik meski pandemi Covid-19 menurunkan tingkat demokrasi di sejumlah negara.

Menurut Trifena, salah satu indikasinya dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan Sjaiful Mujani Research Center (SMRC) terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia pada Rabu (12/8/2020)-Sabtu(15/8/2020).

“Hasil survei itu jelas membuktikan kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik. Selain itu saya lihat kondisi politik di Indonesia saat ini juga baik-baik saja,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (24/8/2020).

Dia mengatakan, kondisi politik di Indonesia saat ini baik-baik saja. Sebab, yang menyatakan buruk masih lebih kecil dibandingkan yang menyatakan baik.

Baca juga: Cegah Konflik, 30 Ketua DPD Partai Golkar di Jatim Terpilih secara Aklamasi

Walau begitu, Trifena mengakui Indonesia mengalami penurunan demokrasi, namun tidak seburuk negara lain, seperti India dan Filipina.

Perlu diketahui, pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal tahun ini telah menimbulkan berbagai dampak kepada berbagai negara, salah satunya menurunnya tingkat demokrasi.

Hal ini disebabkan langkah penanganan Covid-19 dan memburuknya ekonomi, melemahnya keamanan dan lainnya, sehingga memberikan kontribusi buruk terhadap penurunan demokrasi.

Lebih lanjut, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua ini menyebutkan, dari survei tersebut terdapat sekitar 52 persen yang menyatakan kondisi keamanan negara baik dan mampu melindungi rakyatnya

Baca juga: Ketua Komisi I Sebut Wajar Terjadi Penurunan Jalannya Demokrasi Selama Pandemi

Kemudian, untuk kepuasan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia sebanyak 72 persen menyatakan puas.

“Sekali lagi ini fakta jika mayoritas publik masih menyatakan puas terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini,” ungkap Trifena.

Dia menambahkan, secara teori hasil survei tersebut bisa saja seperti itu. Namun, dengan melihat hasil itu, lanjutnya, rakyat masih percaya pada pemerintah.

“Ini membuat kami semakin yakin jika apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat,” imbuhnya.

Dia juga menyebut, survei ini membuktikan rakyat cukup puas terhadap kinerja pemerintah.

Baca juga: Golkar Resmi Dukung Bobby di Pilwakot Medan, Airlangga: Bobby Punya Kompetensi

“Jika ada sekelompok orang atau organisasi baru yang menuntut presiden untuk bertanggung jawab karena belum memenuhi tuntutan rakyat sesuai sumpah dan janjinya, saya pikir itu keliru,” katanya.

Menurutnya, tanggung jawab pemerintah itu kepada rakyatnya. Maka selama mayoritas rakyatnya masih mempercayai dan menyatakan puas terhadap pemerintah, maka presiden dan para pembantunya sudah memimpin sesuai harapan mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com