Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs Diretas, Tirto.id Konsultasi dengan LBH dan Dewan Pers

Kompas.com - 24/08/2020, 14:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Redaksi Tirto.id Sapto Anggoro mengungkapkan, pihaknya tengah berkonsultasi dengan LBH Pers dan Dewan Pers terkait peretasan yang dialami situs Tirto.id beberapa waktu lalu.

"Sedang konsultasi dengan teman-teman di LBH Pers," ujar Sapto kepada Kompas.com, Senin (24/8/2020).

"Selain itu, nanti malam kami juga akan konsultasi dengan kawan-kawan dari Dewan Pers," kata dia.

Sapto menjelaskan, dari konsultasi terhadap dua lembaga yang selama ini concern terhadap advokasi media, nantinya dapat menjadi modal untuk menentukan langkah selanjutnya.

Baca juga: Peretasan Media dan Akademisi Dinilai sebagai Tindakan Pengecut

Ia menuturkan, dalam konsultasi tersebut, pihaknya juga menyodorkan sejumlah bukti peretasan. Misalnya, beberapa kronologi dan informasi kegiatan login aplikasi yang ada di server.

Di satu sisi, langkah tersebut juga sebagai sinyal kepada siapa pun, bahwa permasalahan peretasan sangat genting.

"Juga buat kawan-kawan media yang lain, yang kritis dalam melihat setiap masalah berkaitan dengan upaya kontrol sosial," kata dia.

Ia juga mengingatkan kepada para pelaku peretasan agar menghormati pengelola media.

Sebab, website dan seisinya merupakan rumah media yang memiliki pertanggungjawaban dan legalitas.

Baca juga: Peretasan Aktivis dan Media Langgar UU ITE, ICJR Nilai Polisi Tak Tanggap

Ia menyatakan, jika terdapat pihak yang tidak suka dengan kontennya, sebaiknya melalui jalur resmi, seperti permintaan hak jawab atau melalui Dewan Pers.

"Itu cara yang beradab, bukan cara-cara memasuki wilayah kami tanpa izin," kata dia.

"Sebab, kalau konten Tirto dianggap kritis, adalah bagian dari amanat undang-undang pers dalam konteks sebagai kontrol sosial yang kita emban," ujar Sapto.

Tirto.id beberapa waktu lalu diketahui mengalami peretasan seperti yang dialami Tempo.co.

Baca juga: Jokowi: Media Asing Sering Tulis Hal Tak Baik Terkait Penanganan Covid-19

Adapun, Pemimpin Redaksi Tempo.co Setri Yasra, menuturkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan kajian internal untuk mengambil langkah selanjutnya usai situs Tempo.co diretas.

"Soal langkah-langkah yang akan diambil pasca-peretasan, kami masih terus mendiskusikannya. Sedang menimbang dan belum sampai pada satu keputusan," udap Setri.

Selain media, peretasan juga pernah dialami aktivis dan akademisi yang sering mengkritik kinerja pemerintah.

Misalnya saja, peretasan yang dialami aktivis Ravio Patra dan pakar epidemiologi Pandu Riono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com