Jokowi Minta Para Menteri Hati-hati Beri Pernyataan soal Penanganan Covid-19

Kompas.com - 24/08/2020, 11:59 WIB
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport  di Istana Merdeka, Jakarta,  Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar  kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik terkait penanganan Covid-19. Ia meminta setiap menteri berkonsultasi lebih dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

"Saya minta setiap mau statement terkait Covid-19 ditanyakan dulu, dikoordinasikan terlebih dulu dengan yang namanya Prof Wiku," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Baca juga: Jokowi: Media Asing Sering Tulis Hal Tak Baik Terkait Penanganan Covid-19 

"Sehingga tidak semua berkomentar dan itu yang diambil oleh mereka dari statement-statement kita berbeda-beda semua," sambung Kepala Negara.

Jokowi menilai, perbedaan pernyataan dari para menteri telah membuat banyak media memberitakan hal yang tidak baik terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal ini khususnya terjadi pada pemberitaan di media-media asing.

"Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama media asing, karena komunikasi kita yang tidak firm, tidak gamblang, tidak jelas, yang sering mereka tulis itu hal yang tidak baik," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Siapkan 290 Juta Dosis Vaksin Covid-19 hingga 2021

Padahal, Jokowi menilai, penanganan Covid-19 di Indonesia sebenarnya sudah pada jalur yang benar.

Ia mencontohkan terkait upaya Indonesia untuk segera mendapatkan vaksin dengan perusahaan China Sinovac Biotech Ltd. Ia menyebut, tak banyak negara yang sudah mencapai uji klinis fase III dalam pengembangan vaksin.

"Negara lain belum cari vaksin, kita sudah ke sana ke sini cari vaksin," kata Jokowi.

Baca juga: Pak Jokowi, Saatnya Berpihak kepada Wong Cilik…

 

Jokowi mengingatkan bahwa pemberitaan di media akan sangat berpengaruh, khususnya bagi ekonomi yang saat ini tengah lesu akibat pandemi.

Jika penanganan Covid-19 bisa diberitakan secara positif, maka ia yakin akan berdampak positif pula bagi perekonomian. Oleh karena itu ia meminta para menteri memperbaiki pola komunikasi ke media.

"Hati-hati, tolong satu itu saja. Prof Wiku diajak bicara, kalau memang mau bicara (ke media)," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X