Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Tak Cukup Hanya Mengkritik, PAN Perlu Bantu Masyarakat dan Pemerintah

Kompas.com - 24/08/2020, 09:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, krisis kesehatan yang disebabkan Covid-19 telah berdampak pada krisis ekonomi.

Ia mengingatkan para kader bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan kritik tetapi bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Kita harus mengambil tanggung jawab ikut bersama-sama pemerintah, membantu, kita meyakini tidak cukup kita mengkritik, apalagi memaki-maki, tidak cukup," kata Zulkifli dalam pidatonya di acara hari ulang tahun PAN ke-2  yang disiarkan langsung di saluran YouTube DPP PAN, Minggu (23/8/2020).

"Justru di tengah kesulitan yang luar biasa ini, diperlukan kehadiran PAN untuk membantu lapisan masyarakat pemerintah dan lain-lain," kata dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pak Amien Rais ibarat Pesawat Maju Terus, Tak Ada Remnya

Zulkifli mengatakan, pandemi Covid-19 melahirkan krisis-krisis ekonomi seperti perusahaan-perusahaan yang tutup sehingga pengangguran semakin meningkat.

Oleh karena itu, ia mengintruksikan para kader untuk mengambil tanggung jawab membantu Indonesia menghadapi pandemi.

"Kita sudah dewasa (PAN), kita harus mengambil tanggung jawab, sekali lagi tidak cukup kita memaki dan mengkritik, tetapi kita memberikan bukti nyata kepada negeri yang kita cintai ini," ujar dia. 

Pada acara hari ulang tahun PAN ke-22, Presiden Joko Widodo hadir secara virtual.

Jokowi mengatakan, semangat pergerakan Partai Amanat Nasional (PAN) sejalan dengan semangat pemerintah dalam membangun Indonesia.

"Saya yakin PAN sejalan dengan semangat yang saya sampaikan tadi. Sejalan dengan semangat pemerintah," kata Jokowi.

Ia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, pemerintah terus berupaya melanjutkan agenda-agenda reformasi. Hal itu sejalan dengan PAN selaku partai yang lahir dari rahim reformasi.

Baca juga: Jokowi: Semangat PAN Sejalan dengan Pemerintah

Kendati demikian, Jokowi mengatakan setelah reformasi berlangsung 22 tahun, terlalu banyak orang yang berada di zona nyaman.

Akibatnya, Jokowi menilai semakin sulit untuk melanjutkan agenda reformasi untuk membangun Indonesia ke depan.

"Melakukan reformasi sekarang tidak mudah karena sudah terlalu banyak orang yang menikmati situasi yang enak yang nyaman," kata Jokowi.

"Banyak orang yang sudah lama menikmati zona nyaman. Zona nyaman secara ekonomi, zona nyaman karena status, sehingga terusik ketika dilakukan perubahan," ucap dia.

Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak membuka pikirannya dan membuang jauh kebiasaan-kebiasaan lama yang tak sejalan dengan semangat zaman yang semakin kompetitif.

"Ruang kompetisi harus dibuka, ruang persaingan yang sehat untuk semua bidang. Jangan takut berkompetisi, jangan takut bersaing. Oleh sebab itu, harus kita ambil peluang momentum ini untuk melakukan lompatan," tutur Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com