Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Tak Cukup Hanya Mengkritik, PAN Perlu Bantu Masyarakat dan Pemerintah

Kompas.com - 24/08/2020, 09:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, krisis kesehatan yang disebabkan Covid-19 telah berdampak pada krisis ekonomi.

Ia mengingatkan para kader bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan kritik tetapi bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Kita harus mengambil tanggung jawab ikut bersama-sama pemerintah, membantu, kita meyakini tidak cukup kita mengkritik, apalagi memaki-maki, tidak cukup," kata Zulkifli dalam pidatonya di acara hari ulang tahun PAN ke-2  yang disiarkan langsung di saluran YouTube DPP PAN, Minggu (23/8/2020).

"Justru di tengah kesulitan yang luar biasa ini, diperlukan kehadiran PAN untuk membantu lapisan masyarakat pemerintah dan lain-lain," kata dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pak Amien Rais ibarat Pesawat Maju Terus, Tak Ada Remnya

Zulkifli mengatakan, pandemi Covid-19 melahirkan krisis-krisis ekonomi seperti perusahaan-perusahaan yang tutup sehingga pengangguran semakin meningkat.

Oleh karena itu, ia mengintruksikan para kader untuk mengambil tanggung jawab membantu Indonesia menghadapi pandemi.

"Kita sudah dewasa (PAN), kita harus mengambil tanggung jawab, sekali lagi tidak cukup kita memaki dan mengkritik, tetapi kita memberikan bukti nyata kepada negeri yang kita cintai ini," ujar dia. 

Pada acara hari ulang tahun PAN ke-22, Presiden Joko Widodo hadir secara virtual.

Jokowi mengatakan, semangat pergerakan Partai Amanat Nasional (PAN) sejalan dengan semangat pemerintah dalam membangun Indonesia.

"Saya yakin PAN sejalan dengan semangat yang saya sampaikan tadi. Sejalan dengan semangat pemerintah," kata Jokowi.

Ia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, pemerintah terus berupaya melanjutkan agenda-agenda reformasi. Hal itu sejalan dengan PAN selaku partai yang lahir dari rahim reformasi.

Baca juga: Jokowi: Semangat PAN Sejalan dengan Pemerintah

Kendati demikian, Jokowi mengatakan setelah reformasi berlangsung 22 tahun, terlalu banyak orang yang berada di zona nyaman.

Akibatnya, Jokowi menilai semakin sulit untuk melanjutkan agenda reformasi untuk membangun Indonesia ke depan.

"Melakukan reformasi sekarang tidak mudah karena sudah terlalu banyak orang yang menikmati situasi yang enak yang nyaman," kata Jokowi.

"Banyak orang yang sudah lama menikmati zona nyaman. Zona nyaman secara ekonomi, zona nyaman karena status, sehingga terusik ketika dilakukan perubahan," ucap dia.

Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak membuka pikirannya dan membuang jauh kebiasaan-kebiasaan lama yang tak sejalan dengan semangat zaman yang semakin kompetitif.

"Ruang kompetisi harus dibuka, ruang persaingan yang sehat untuk semua bidang. Jangan takut berkompetisi, jangan takut bersaing. Oleh sebab itu, harus kita ambil peluang momentum ini untuk melakukan lompatan," tutur Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Nasional
Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat 'April Mop'

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com