Ketua Komisi I Tak Khawatir Militer Aktif Terlibat Penanganan Covid-19

Kompas.com - 23/08/2020, 14:24 WIB
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pemerintah masih menempatkan militer di bawah supremasi sipil, salah satunya terkait penanganan Covid-19.

Dia mencontohkan, saat ini penanganan Covid-19 masih dikoordinasi Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ketua pelaksananya Pak Erick, ketua komite kebijakannya Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian," kata Meutya dalam acara rilis survei SMRC, Minggu (23/8/2020).

Kemudian, terkait adanya pelibatan tentara aktif seperti KSAD Jendral TNI Andika Perkasa dalam penanganan Covid-19, Meutya mengatakan bahwa Komisi I tidak terlalu khawatir.

Baca juga: Mahfud MD Akui Pemerintah Tampak Gamang Tangani Pandemi Covid-19

Sebab, menurut Meutya Hafid, skala tantangan yang dihadapi memerlukan pelibatan TNI.

"Karena KSAD ditaruh sebagai wakil, bukan pemimpin tertinggi dalam komite untuk penanganan Covid-19," ujar Meutya.

"Saya rasa itu masih dapat dipahami melihat skala tantangan yang begitu besar dan juga bahwa pelibatan TNI memang diperlukan dalam beberapa hal penanganan Covid-19," tutur dia.

Meutya menyebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap TNI tinggi karena dalam penanganan Covid-19, peran TNI menjadi lebih terbuka.

Ia mencontohkan pelibatan TNI dalam pemulangan  warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan.

Baca juga: Survei SMRC Sebut Covid-19 Sebabkan Kepercayaan akan Kepemimpinan Tentara Meningkat

Selain itu, terdapat rumah sakit militer yang digiatkan untuk penanganan pasien-pasien Covid-19.

Lebih lanjut, ia mengatakan, di Wisma Atlet Kemayoran dan rumah sakit sementara di Pulau Galang juga melibatkan TNI, apalagi terkait pendistribusian APD, rapit test, dan lain-lain.

“Yang ketika itu, di awal-awal Covid-19 memang amat perlu disegerakan itu digunakan perangkat-perangkat dari militer dan masyarakat melihat itu, terliput setiap hari di layar kaca, di media massa, dan itu mungkin yang kemudian membuat ada gejala-gejala toleransi," tutur Meutya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Nasional
Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Nasional
UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

Nasional
Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Nasional
Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Nasional
Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Nasional
Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Nasional
Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X