Ketua Komisi I Tak Khawatir Militer Aktif Terlibat Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, pemerintah masih menempatkan militer di bawah supremasi sipil, salah satunya terkait penanganan Covid-19.

Dia mencontohkan, saat ini penanganan Covid-19 masih dikoordinasi Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ketua pelaksananya Pak Erick, ketua komite kebijakannya Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian," kata Meutya dalam acara rilis survei SMRC, Minggu (23/8/2020).

Kemudian, terkait adanya pelibatan tentara aktif seperti KSAD Jendral TNI Andika Perkasa dalam penanganan Covid-19, Meutya mengatakan bahwa Komisi I tidak terlalu khawatir.

Baca juga: Mahfud MD Akui Pemerintah Tampak Gamang Tangani Pandemi Covid-19

Sebab, menurut Meutya Hafid, skala tantangan yang dihadapi memerlukan pelibatan TNI.

"Karena KSAD ditaruh sebagai wakil, bukan pemimpin tertinggi dalam komite untuk penanganan Covid-19," ujar Meutya.

"Saya rasa itu masih dapat dipahami melihat skala tantangan yang begitu besar dan juga bahwa pelibatan TNI memang diperlukan dalam beberapa hal penanganan Covid-19," tutur dia.

Meutya menyebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap TNI tinggi karena dalam penanganan Covid-19, peran TNI menjadi lebih terbuka.

Ia mencontohkan pelibatan TNI dalam pemulangan  warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan.

Baca juga: Survei SMRC Sebut Covid-19 Sebabkan Kepercayaan akan Kepemimpinan Tentara Meningkat

Selain itu, terdapat rumah sakit militer yang digiatkan untuk penanganan pasien-pasien Covid-19.

Lebih lanjut, ia mengatakan, di Wisma Atlet Kemayoran dan rumah sakit sementara di Pulau Galang juga melibatkan TNI, apalagi terkait pendistribusian APD, rapit test, dan lain-lain.

“Yang ketika itu, di awal-awal Covid-19 memang amat perlu disegerakan itu digunakan perangkat-perangkat dari militer dan masyarakat melihat itu, terliput setiap hari di layar kaca, di media massa, dan itu mungkin yang kemudian membuat ada gejala-gejala toleransi," tutur Meutya.