Kompas.com - 22/08/2020, 14:49 WIB
Sejumlah pedagang di Pasar Mardika Ambon tidak lagi mengenakan masker saat beraktifitas di pasar yang telah ditetapkan sebagai lokasi protokol Covid-19 tersebut, Jumat (21/8/2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYSejumlah pedagang di Pasar Mardika Ambon tidak lagi mengenakan masker saat beraktifitas di pasar yang telah ditetapkan sebagai lokasi protokol Covid-19 tersebut, Jumat (21/8/2020)

KOMPAS.com - Para pedagang di Pasar Mardika Ambon di Maluku mengkritik tajam aksi joget para pejabat Pemerintah Provinsi Maluku dan anggota DPRD Kota Ambon saat perayaan HUT Maluku ke-75. 

Pasalnya, para pejabat tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19.

“Untuk apa pakai masker lagi, kan corona sudah selesai, itu kemarin di Kantor DPRD Maluku sudah joget-joget tak pakai masker,” kata Ali, salah satu pedagang kepada Kompas.com, Jumat (21/8/2020).

Baca juga: Saat Luapan Kegembiraan Pejabat Maluku Dikritik Warga

Kekecewaan juga terungkap dari Halima, yang juga pedagang di pasar tersebut.

“Teman tunjukkan video itu buat beta (saya) kemarin. Jujur sakit hati beta lihat video itu, selama ini dong (mereka) suruh kita harus begini begitu sampai katong (kita) susah cari uang, tapi dong sendiri bikin kayak begitu,” kata Halima.

Halima bahkan mengaku tidak ingin lagi mengikuti protokol kesehatan yang selalu didengung-dengungkan para pejabat tersebut.

“Apalagi setiap pakai masker itu kita beli bukan dikasih gratis, jadi tidak perlulah, kita ikut para pejabat saja, kan mereka yang lebih tahu,” katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Survei LP3ES, Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

Hasil Survei LP3ES, Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

Nasional
3 Catatan Krusial Komnas HAM Terkait Situasi Terkini Papua

3 Catatan Krusial Komnas HAM Terkait Situasi Terkini Papua

Nasional
UPDATE: Tambah 147, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 46.496 Orang

UPDATE: Tambah 147, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 46.496 Orang

Nasional
UPDATE 6 Mei: Tambah 5.440 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.552.532

UPDATE 6 Mei: Tambah 5.440 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.552.532

Nasional
Komnas HAM Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Paniai

Komnas HAM Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Paniai

Nasional
Sekum Muhammadiyah Nilai Soal-soal TWK KPK Tak Ada Hubungan dengan Wawasan Kebangsaan

Sekum Muhammadiyah Nilai Soal-soal TWK KPK Tak Ada Hubungan dengan Wawasan Kebangsaan

Nasional
Ingatkan Larangan Mudik, Satgas: Seluruh Wilayah Perbatasan Dijaga Kepolisian

Ingatkan Larangan Mudik, Satgas: Seluruh Wilayah Perbatasan Dijaga Kepolisian

Nasional
UPDATE: Tambah 5.647 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.697.305

UPDATE: Tambah 5.647 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.697.305

Nasional
Survei Kemenag: 88,6 Persen Responden Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Survei Kemenag: 88,6 Persen Responden Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Nasional
Kementerian BUMN: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei 2021

Kementerian BUMN: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei 2021

Nasional
Kontras Sebut 'Virtual Police' Jadi Alat Represi Baru

Kontras Sebut "Virtual Police" Jadi Alat Represi Baru

Nasional
Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Nasional
KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

Nasional
Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apa Pun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apa Pun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Nasional
Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X