Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Pastikan Tak Ada Perlakuan Istimewa bagi Gibran di Sekolah Partai PDI-P

Kompas.com - 21/08/2020, 16:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memastikan tak ada perlakuan istimewa kepada putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang mengikuti sekolah partai.

Gibran menjadi peserta sekolah partai sebagai bakal calon wali kota Solo pada Pilkada 2020.

Gibran yang hadir secara virtual menyatakan siap melakukan push up jika dianggap melanggar aturan kedisiplinan sekolah tersebut.

Baca juga: Sekjen PAN Sebut Gibran Punya Peluang Besar, Bobby Harus Kerja Keras

Mulanya Hasto berbincang secara virtual dengan Gibran lewat aplikasi zoom.

Ia mengingatkan Gibran agar tak mematikan dan meninggalkan layar zoom selama sekolah partai berlangsung.

"Nanti Mas Gibran juga harus memberikan contoh, tidak boleh on off, tetapi kemudian orangnya enggak ada. Itu juga enggak boleh. Yang penting Mas Gibran sudah siap ya. Sekolah kita ini tegas sekali ini. Kalau tidak disiplin harus push-up ini, siap gak mas?" ucap Hasto.

"Dan disiplin tidak pernah membedakan seseorang karena semua berstatus peserta sekolah Partai. Jadi mas Gibran siap memenuhi seluruh ketentuan disiplin?" tanya Hasto.

"Baik Pak," jawab Gibran.

Selain diikuti Gibran, anak pesohor PDI-P lain yang hadir ialah putra mantan Sekjen PDI-P Pramono Anung, Haninditho Himawan Pramono.

Hasto pun mengancam menarik rekomendasi para bakal calon kepala daerah yang tak disiplin selama sekolah partai.

Baca juga: Penuhi Syarat, Paslon Bajo Penantang Gibran di Pilkada Solo Dapat Tiket Daftar ke KPU

"Sekolah partai ini punya konsekuensi terberat jika aturan disiplin dilanggar. Maka itu DPP belum serahkan KWK (rekomendasi). Kita mendisiplinkan diri selama sekolah partai ini," ucap Hasto.

Untuk diketahui, sekolah partai diadakan PDI-P secara virtual untuk mempersiapkan 129 bakal calon kepala daerah yang hendak maju di Pilkada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com