Hasto Pastikan Tak Ada Perlakuan Istimewa bagi Gibran di Sekolah Partai PDI-P

Kompas.com - 21/08/2020, 16:47 WIB
Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dalam musyawarah ranting PDI-P se-Kecamatan Pasar Kliwon di Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/8/2020) malam. KOMPAS.com/LABIB ZAMANIBakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dalam musyawarah ranting PDI-P se-Kecamatan Pasar Kliwon di Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/8/2020) malam.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memastikan tak ada perlakuan istimewa kepada putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang mengikuti sekolah partai.

Gibran menjadi peserta sekolah partai sebagai bakal calon wali kota Solo pada Pilkada 2020.

Gibran yang hadir secara virtual menyatakan siap melakukan push up jika dianggap melanggar aturan kedisiplinan sekolah tersebut.

Baca juga: Sekjen PAN Sebut Gibran Punya Peluang Besar, Bobby Harus Kerja Keras

Mulanya Hasto berbincang secara virtual dengan Gibran lewat aplikasi zoom.

Ia mengingatkan Gibran agar tak mematikan dan meninggalkan layar zoom selama sekolah partai berlangsung.

"Nanti Mas Gibran juga harus memberikan contoh, tidak boleh on off, tetapi kemudian orangnya enggak ada. Itu juga enggak boleh. Yang penting Mas Gibran sudah siap ya. Sekolah kita ini tegas sekali ini. Kalau tidak disiplin harus push-up ini, siap gak mas?" ucap Hasto.

"Dan disiplin tidak pernah membedakan seseorang karena semua berstatus peserta sekolah Partai. Jadi mas Gibran siap memenuhi seluruh ketentuan disiplin?" tanya Hasto.

"Baik Pak," jawab Gibran.

Selain diikuti Gibran, anak pesohor PDI-P lain yang hadir ialah putra mantan Sekjen PDI-P Pramono Anung, Haninditho Himawan Pramono.

Hasto pun mengancam menarik rekomendasi para bakal calon kepala daerah yang tak disiplin selama sekolah partai.

Baca juga: Penuhi Syarat, Paslon Bajo Penantang Gibran di Pilkada Solo Dapat Tiket Daftar ke KPU

"Sekolah partai ini punya konsekuensi terberat jika aturan disiplin dilanggar. Maka itu DPP belum serahkan KWK (rekomendasi). Kita mendisiplinkan diri selama sekolah partai ini," ucap Hasto.

Untuk diketahui, sekolah partai diadakan PDI-P secara virtual untuk mempersiapkan 129 bakal calon kepala daerah yang hendak maju di Pilkada 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X