Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs Tempo Diretas, Pemred: Ini Upaya Mengganggu Kerja Jurnalistik

Kompas.com - 21/08/2020, 12:00 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Laman berita nasional Tempo.co diretas oleh pihak tak dikenal pada Jumat (21/8/2020) dini hari. Pemimpin Redaksi Tempo.co, Setri Yasra, membenarkan peretasan tersebut.

"Iya benar ada peretasan ke situs Tempo.co, kejadiannya semalam," kata Setri saat dihubungi Kompas.com, Jumat siang.

Setri menyebutkan, peretasan itu terjadi Jumat dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

 

Baca juga: Berita soal Virus Corona, AMSI Minta Media Patuh Kode Etik Jurnalistik

Awalnya, tampilan situs berubah menjadi warna hitam. Lalu, ada iringan lagu "Gugur Bunga" selama 15 menit.

Kemudian, muncul tulisan:

"Stop Hoax, Jangan BOHONGI Rakyat Indonesia, Kembali ke etika jurnalistik yang benar patuhi dewan pers. Jangan berdasarkan ORANG yang BAYAR saja. Deface By @xdigeeembok."

Menurut Setri, tim IT langsung bekerja dan berhasil mengambil alih kembali situs Tempo.co pada pukul 01.30 WIB.

Pelaku sempat mencoba kembali melakukan peretasan pada 02.26 WIB. Namun, berselang 5 menit, tim dari Tempo.co sudah bisa mengambil alih kembali situs ini dari aksi peretasan.

Baca juga: Soal Foto Jenazah Covid-19, Beawiharta: Tak Adil Produk Jurnalistik Dibawa ke Ranah Buzzer

Setri pun menyesalkan aksi peretasan ini. Ia menilai peretasan ini ada kaitannya dengan pemberitaan Tempo yang menyinggung sejumlah pihak.

"Kami menilai ini upaya menganggu kerja jurnalistik yang sedang dilakukan Tempo," kata dia.

Setri mengatakan, harusnya pihak-pihak yang keberatan dengan pemberitaan bisa melapor ke Dewan Pers sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan justru melakukan peretasan.

"Kalau diretas seperti ini kami juga kan tidak tau apa yang menjadi keberatan pihak yang meretas itu. Kami tidak tau ini terkait pemberitaan yang mana," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com