Bertemu Menlu China, Menteri Retno Minta Investigasi Kasus Kapal Xin Long Transparan

Kompas.com - 20/08/2020, 22:11 WIB
Menlu Retno LP Marsudi KemluMenlu Retno LP Marsudi
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia meminta kepada pemerintah China agar melakukan investigasi transparan terkait kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia di Kapal Long Xing 629.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Hainan, China, pada Kamis (20/8/2020).

“Indonesia juga meminta kerja sama mutual legal assistance antara lain, adanya keperluan saksi warga negara Tiongkok dan investigasi transparan untuk tuduhan perdagangan manusia di Kapal Long Xing 629,” kata Retno melalui video telekonferensi, Kamis.

Baca juga: Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Lagi dalam Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629

Menurutnya, Menlu China menanggapi permintaan tersebut dengan positif.

Pada pertemuan itu, kata Retno, Indonesia menyampaikan keprihatinan atas berulangnya kasus ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbenda China.

Ia pun menekankan bahwa isu tersebut tak hanya menjadi masalah antarpihak swasta.

Namun, Retno menegaskan, pemerintah harus turun tangan.

“Pemerintah sudah harus terlibat untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan ini tidak terjadi di masa mendatang,” ucapnya.

Pertemuan itu turut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Selain masalah ABK WNI, Indonesia dan China juga membahas perihal kerja sama vaksin Covid-19 hingga kerja sama di bidang ekonomi.

Diketahui, kasus di Kapal Long Xing 629 berawal dari viralnya video yang ditayangkan media Korea Selatan, memperlihatkan bagaimana jenazah ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan China dilarung ke tengah laut.

Baca juga: Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pun melakukan penyidikan terhadap kasus ini.

Para kru kapal tersebut diduga dieksploitasi dengan jam kerja yang tidak manusiawi, gaji yang dipotong, hingga tidak menerima gaji sama sekali.

Dalam kasus ini, terdapat enam tersangka yang telah ditetapkan, yaitu JK dari PT SMG, KMF dari PT LPB, WG dari PT APJ, Z (Direktur PT SMG), MK (Direktur PT LPB), dan S (penerima ABK di PT LPB).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Nasional
Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Nasional
Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Nasional
Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Nasional
Jokowi: Kita Sudah Jalani Setahun Masa Tersulit, Sekarang Masa Kebangkitan

Jokowi: Kita Sudah Jalani Setahun Masa Tersulit, Sekarang Masa Kebangkitan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X