Kompas.com - 19/08/2020, 23:48 WIB
Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra, peneliti Imparsial Evita Rose, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf, pengacara terpidana mati Zulfiqar Ali, Saut Rajagukguk, dan aktivis dari Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal  saat memberikan keterangan di Kantor Imparsial, Minggu (24/7/2016). Mereka meminta agar pelaksanaan hukuman mati dikaji ulang di tengah wacana eksekusi mati tahap ketiga oleh Kejaksaan Agung dalam waktu dekat. Kompas.com / Dani PrabowoKoordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra, peneliti Imparsial Evita Rose, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf, pengacara terpidana mati Zulfiqar Ali, Saut Rajagukguk, dan aktivis dari Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal saat memberikan keterangan di Kantor Imparsial, Minggu (24/7/2016). Mereka meminta agar pelaksanaan hukuman mati dikaji ulang di tengah wacana eksekusi mati tahap ketiga oleh Kejaksaan Agung dalam waktu dekat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pengawas HAM, Imparsial menilai, pemerintah terlalu menyederhanakan frasa rendahnya rasa nasionalisme di kalangan anak muda dengan melibatkan mereka dalam program bela negara.

"Negara tidak boleh menyederhanakan persoalan rendahnya rasa nasionalisme di kalangan anak muda generasi milenial saat ini dengan memaksa mereka untuk ikut pelatihan militer," ujar Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2020).

Ardi menganggap, penyebab rendahnya rasa nasionalisme atau semangat bela negara di kalangan anak muda juga tak lepas dari faktor internal pemerintah.

Sebab, pemerintah selama ini tidak memberikan pendidikan keteladanan yang baik bagi masyarakat.

Baca juga: Imparsial Sebut Bela Negara pada Mahasiswa Bisa Mengikis Daya Kritis

Ia mencontohkan korupsi yang masih merajalela di kalangan pejabat dan aparat. 

Kemudian, kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah diselesaikan, perusak lingkungan yang tidak pernah dihukum, serta problem ketimpangan sosial-ekonomi yang masih sangat tinggi di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini menjadi salah satu penyebab rendahnya rasa bela negara sebagian besar generasi muda di Indonesia," ucap dia.

Di sisi lain, Ardi menyebut, konsep bela negara dan pendidikan militer adalah dua hal yang berbeda secara konsep.

Menurut dia, bela negara dapat dilakukan oleh setiap orang dengan berbagai profesi untuk kepentingan membela bangsa dan negara.

Sementara itu, pendidikan militer merupakan persiapan untuk membentuk komponen cadangan pertahanan negara.

Artinya, kata dia, bela negara itu wajib, sedangkan wajib militer itu sukarela.

"Jadi menyatukan dua konsep tersebut adalah sebuah langkah dan tindakan yang keliru karena berangkat dari pemahaman yang juga keliru," ungkap Ardi.

Baca juga: Mahasiswa yang Ikut Bela Negara Bisa Jadi Perwira Cadangan

Saat ini, Kementerian Pertahanan menjajaki kerja sama dengan Kemendikbud guna merekrut mahasiswa untuk terlibat dalam latihan militer melalui program bela negara.

"Nanti, dalam satu semester, mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," ujar Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2020).

Trenggono mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah agar generasi milenial tak hanya hanya kreatif dan inovatif, tetapi juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, kecintaan generasi milenial terhadap negara juga bisa ditunjukkan dalam program bela negara.

Hal itu sesuai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Dia menegaskan bahwa bela negara bukan program wajib militer.

Baca juga: Kemendikbud Sebut Program Bela Negara bagi Mahasiswa Tidak Wajib

Menurut Trenggono, itu hanya kesadaran dari masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang.

Karena itu, jika masyarakat ingin bergabung, akan difasilitasi dengan diberikan pelatihan selama beberapa bulan.

"Usai latihan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur," kata dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Nasional
Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Nasional
Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nasional
Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Nasional
Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Nasional
Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Nasional
Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.