Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial Sebut Bela Negara pada Mahasiswa Bisa Mengikis Daya Kritis

Kompas.com - 19/08/2020, 21:44 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang HAM Imparsial mendesak Kementerian Pertahanan membatalkan perekrutan mahasiswa dalam program bela negara.

Imparsial khawatir keterlibatan mahasiswa di dalam program bela negara itu akan menciptakan kultur yang militeristik di kalangan mahasiswa.

"Rencana pendidikan militer dengan alasan bela negara bagi mahasiswa ini harus ditolak. Karena berdampak transformasi budaya militeristik bagi mahasiswa," ujar Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2020).

Baca juga: Mahasiswa yang Ikut Bela Negara Bisa Jadi Perwira Cadangan

Kultur militeristik, lanjut Ardi, dapat merusak iklim demokratis yang ada pada kalangan mahasiswa.

Hal tersebut bahkan dapat mengikis daya kritis mahasiswa. Apabila hal tersebut terjadi, maka berbahaya untuk jangka panjang.

Justru semestinya mahasiswa dilibatkan di dalam program-program yang mendukung pengembangan budaya dekomrasi.

Baca juga: Wamenhan: Pendidikan Bela Negara Bukan Pendidikan Militer

Ardi menambahkan bahwa program bela negara semestinya tidak diidentikkan dengan terlibat dalam dunia kemiliteran.

"Bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan prestasi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan bersaing pada level internasional," kata Ardi.

Sebelumnya, Kemenhan tengah menjajaki kerja sama (Kemendikbud) dalam program bela negara. Kerja sama ini guna merekrut mahasiswa untuk terlibat dalam latihan militer melalui program bela negara.

Baca juga: Wamenhan Sebut Beli Produk Lokal Termasuk Bela Negara

"Nanti, dalam satu semester, mereka bisa ikut pendidikan militer. Nilainya dimasukan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," ujar Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2020).

Trenggono menjelaskan, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah agar generasi milenial tak hanya hanya kreatif dan inovatif. Tetapi juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, kecintaan generasi milenial terhadap negara juga bisa ditunjukkan dalam program bela negara.

Hal tersebut sesuai amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Baca juga: Kemendikbud Sebut Program Bela Negara bagi Mahasiswa Tidak Wajib

Trenggono menegaskan bahwa bela negara merupakan bukan program wajib militer.

Program itu hanya bertujuan untuk membentuk kesadaran dari masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang. Karena itu, jika masyarakat ingin bergabung, akan difasilitasi dengan diberikan pelatihan selama beberapa bulan.

"Usai latihan akan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com