Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa yang Ikut Bela Negara Bisa Jadi Perwira Cadangan

Kompas.com - 19/08/2020, 19:45 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam mengatakan, mahasiswa yang mengikuti program bela negara dapat menjadi perwira cadangan.

Sebab, dalam program tersebut terdapat sejumlah persyaratan apabila mahasiswa ingin mengikutinya.

"Mahasiswa dapat mengambil program komponen cadangan dengan mengikuti pelatihan yang disiapkan Kemenhan," ujar Nizam saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/8/2020).

"Kalau memenuhi syarat, saat lulus selain mendapat kesarjanaan, juga dapat menjadi perwira cadangan," lanjut dia.

Baca juga: Kemendikbud Sebut Program Bela Negara bagi Mahasiswa Tidak Wajib

Nizam tak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud sebagai perwira cadangan tersebut.

Nizam menambahkan, program bela negara yang direncanakan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) adalah untuk mengimplementasikan amanah undang-undang.

Pada UU Nomor 23 Tahun 2019, terdapat hak WNI menjadi komponen cadangan untuk pertahanan negara.

"Dalam UU 23/2019 tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara, salah satunya mengamanahkan tentang hak WNI untuk menjadi komponen cadangan. Hak tersebut kita penuhi melalui skema kampus merdeka," ujar Nizam.

"Sehingga mahasiswa dapat mengambil haknya untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara," tutur dia.

Selain itu, Nizam menekankan bahwa program tersebut bukanlah program yang wajib diambil. Mahasiswa boleh mengikuti atau tidak mengikuti program tersebut.

Baca juga: Wamenhan Sebut Beli Produk Lokal Termasuk Bela Negara

Saat ini, program bela negara masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Namun rencananya, program bela negara akan disiapkan untuk beberapa tingkatan pendidikan. Mulai dari universitas, sekolah menengah atas, menengah dan sekolah dasar, bahkan untuk usia dini.

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, orangtua juga akan dilibatkan dalam program ini.

"Misal memberikan dongeng-dongeng sebelum tidur kepada putra-putrinya, ditemani tidur kemudian didongengkan tentang Indonesia, bagaimana sejarah Indonesia, bagaimana budaya Indonesia," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Prabowo Cuma Lambaikan 2 Jari Usai MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Disebut Butuh Istirahat

Nasional
Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Kantor DPP PDI-P Tampak Sepi Pasca-Putusan MK yang Tolak Gugatan Ganjar-Mahfud

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Sidang Sengketa Pilpres Usai, PBNU Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas Rafi Pertamina 2024 Resmi Ditutup

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Ditanya Kemungkinan Gabung dengan Pemerintahan ke Depan, Surya Paloh: Ada Usulan Lain?

Nasional
Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Suharto Jadi Wakil Ketua MA, Rekam Jejak Pernah Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Tanggapi Putusan MK, Istana: Tuduhan-tuduhan kepada Pemerintah Selama Pilpres Tak Terbukti

Nasional
Ketika Massa Teriakkan 'Turunkan Jokowi' Saat Melewati Rumah Megawati...

Ketika Massa Teriakkan "Turunkan Jokowi" Saat Melewati Rumah Megawati...

Nasional
Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Setelah Putusan MK, Surya Paloh Anggap Hak Angket Tak Relevan Lagi

Nasional
Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Wakil Ketua KPK Mengaku Belum Terima Sprindik Baru Eddy Hiariej dari Kedeputian Penindakan

Nasional
Saksi Sebut Eks Sekjen Kementan Perintahkan Hapus Catatan Keuangan untuk Kepentingan SYL

Saksi Sebut Eks Sekjen Kementan Perintahkan Hapus Catatan Keuangan untuk Kepentingan SYL

Nasional
KPK Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang

KPK Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang

Nasional
KPK Akan Cegah Keluarga SYL ke Luar Negeri Lagi jika Keterangannya Masih Dibutuhkan

KPK Akan Cegah Keluarga SYL ke Luar Negeri Lagi jika Keterangannya Masih Dibutuhkan

Nasional
MK Tolak Permohonan Diskualifikasi Gibran, Kubu Prabowo Sebut Dugaan Kecurangan Cuma Asumsi

MK Tolak Permohonan Diskualifikasi Gibran, Kubu Prabowo Sebut Dugaan Kecurangan Cuma Asumsi

Nasional
Setelah Hadiri Pembacaan Putusan MK, Anies Temui Surya Paloh

Setelah Hadiri Pembacaan Putusan MK, Anies Temui Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com