Kompas.com - 19/08/2020, 13:25 WIB
Petani menjemur daun tembakau rajangan yang sudah diiris didepan rumahnya di Kampung Ciburuy, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (25/7/2018). Tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian utama di kasawan kaki Gunung Putri, sasaran pasar tembakau di antaranya Jawa tengah dan Jawa Timur. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPetani menjemur daun tembakau rajangan yang sudah diiris didepan rumahnya di Kampung Ciburuy, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (25/7/2018). Tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian utama di kasawan kaki Gunung Putri, sasaran pasar tembakau di antaranya Jawa tengah dan Jawa Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2021.

Menurut APTI, tarif cukai yang terus melambung setiap tahunnya bakal merugikan para petani tembakau.

"Kami secara tegas dari pengurus DPD (Dewan Pimpinan Daerah) APTI Jawa Barat serta teman-teman (APTI) di 17 kabupaten/kota menolak kenaikan cukai pada tahun 2021," kata Ketua APTI Jabar Suryana, saat beraudiensi secara virtual bersama anggota MPR/DPR RI, Rabu (19/8/2020).

Besaran kenaikan tarif cukai rokok per tahun biasanya berkisar di angka 10 persen ke atas.

Baca juga: Kinerja Industri Menurun akibat Corona, Bagaimana Kenaikan Cukai Rokok?

Namun, pada tahun 2020, Kementerian Keuangan menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebanyak 23 persen.

Menurut Suryana, kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi sejatinya mencekik para petani kecil yang harus menghidupi keluarganya dengan pendapatan hasil bertani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bilamana ada kenaikan juga jangan terlalu signifikan, tapi sifatnya bertahap, jangan sekaligus, karena sangat memberatkan sekali," ujar Suryana.

Lebih lanjut, APTI juga mengkritik langkah pemerintah yang hendak melakukan simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau.

Rencana itu dinilai "membunuh" para pengusaha kecil lantaran akan menyebabkan industri tembakau bergantung pada pengusaha besar. Sebaliknya, pengusaha kecil yang berpihak pada rakyat justru kian tersingkirkan.

Oleh karena itu, APTI meminta pemerintah meninjau ulang wacana kebijakan terkait tembakau yang saat ini tengah dirancang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

Nasional
UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

Nasional
POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

Nasional
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

Nasional
Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Nasional
Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Nasional
Bolehkah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Diberikan Lebih Cepat atau Terlambat?

Bolehkah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Diberikan Lebih Cepat atau Terlambat?

Nasional
Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Nasional
Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Nasional
Menteri PPPA Dukung Vaksinasi Covid-19 Baik untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Anak Usia 12 Tahun ke Atas

Menteri PPPA Dukung Vaksinasi Covid-19 Baik untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Anak Usia 12 Tahun ke Atas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X