Pemda dan Sekolah Diminta Hati-hati Putuskan Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka

Kompas.com - 19/08/2020, 10:08 WIB
Aktifitas belajar mengajar tatap muka dimulai di SDN Curug, Kota Serang KOMPAS.com/RASYID RIDHOAktifitas belajar mengajar tatap muka dimulai di SDN Curug, Kota Serang
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah daerah dan sekolah memutuskan pelaksanaan sekolah tatap muka secara hati-hati di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, izin pembukaan sekolah yang diberikan pemerintah pusat merupakan pilihan, bukan kewajiban.

"Saya berharap kebijakan masing-masing daerah dan sekolah menentukan apa yang terbaik bagi mereka, karena layer pengambilan keputusan masih banyak dan terakhir keputusan ada di orangtua," kata Hetifah saat dihubungi, Rabu (19/8/2020).

Baca juga: Kemendikbud Didesak Pertimbangkan Belajar Tatap Muka di Tengah Pandemi

Hetifah pun berharap keputusan sekolah tatap muka menjadi pilihan terakhir bagi sekolah dan orangtua jika pembelajaran jarak jauh (PJJ) benar-benar sulit dilakukan.

Menurut dia, tidak dimungkiri bahwa banyak masyarakat yang kesulitan dengan PJJ, sehingga proses belajar-mengajar tidak optimal.

"Menurut saya sendiri, sebaiknya kebijakan memasukkan anak ke sekolah diambil sebagai pilihan terakhir jika memang PJJ tidak memungkinkan dilakukan atas dasar kondisi keluarga tertentu," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejumlah catatan Komisi X, di antaranya akses internet dan gawai (gadget), kemampuan orangtua mendampingi belajar di rumah, dan kompetensi guru dalam pelaksanaan PJJ.

Kendati demikian, Hetifah menegaskan agar sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat seandainya memutuskan melaksanakan belajar tatap muka.

Baca juga: Data Kemendikbud, 9 Sekolah di Jakarta Gelar KBM Tatap Muka meski Masih Zona Merah

Ia menyatakan, sekolah harus menjadi tempat yang betul-betul aman bagi anak-anak.

"Yang penting kita melakukan pemeriksaan terhadap check list yang wajib dilakukan. Sekolah harus menjadi tempat yang lebih aman dari rumah, terutama bagi sekelompok keluarga rentan," ujar Hetifah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Penjelasan KPK soal Pengukuhan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik

Ini Penjelasan KPK soal Pengukuhan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik

Nasional
PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

Nasional
316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

Nasional
KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Nasional
Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X