Kinerja KPK Semester I 2020: 53 Tersangka hingga Rp 10,4 Triliun Diselamatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil kinerjanya selama semester I tahun 2020, Selasa (18/8/2020) kemarin.

Semester I tahun 2020 sekaligus menjadi enam bulan pertama masa kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri bersama empat pimpinan periode 2019-2023 lainnya.

Firli mengatakan, KPK saat ini tidak hanya mengedepankan pendekatan penindakan melainkan juga pendidikan masyarakat dan pencegahan.

Ibarat tim sepakbola, Firli menyebut tiga pendekatan tersebut sebagai 'striker' dalam memberantas korupsi.

"Kita bermain dengan tiga 'striker' sekaligus. 'Striker' pendidikan masyarakat, 'striker' pencegahan dan 'striker' penindakan," kata Firli dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, disiarkan melalui akun Youtube KPK, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: KPK Bentuk 15 Satgas Cegah Korupsi Penanganan Pandemi Covid-19

Ia menjelaskan, strategi pendidikan bertujuan untuk menciptakan budaya antikorupsi di tengah masyarakat sedangkan strategi pencegahan digunakan untuk menutup peluang terjadinya korupsi.

Sementara, strategi penindakan bertujuan untuk memberi efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum. Ia menegaskan, tiga strategi itu pun berjalan beriringan.

"Tiga strategi itu tidak ada yang diutamakan dan tidak ada yang dibelakangkan, semuanya bermain. Pendidikan berjalan, pencegahan berjalan, penindakan berjalan," kata Firli.

Tetapkan 53 Tersangka

Dari sektor penindakan, KPK mencatat terdapat 43 perkara penyidikan baru dan dan menetapkan 53 tersangka sepanjang semester I 2020.

"Pada semester I ini, KPK juga telah menetapkan 53 tersangka dari 43 penyidikan perkara baru, 38 tersangka di antaranya telah dilakukan penahanan," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Baca juga: Semester I 2020, KPK Setor Rp 100 Miliar ke Kas Negara

Selain itu, KPK juga menangani 78 kasus dalam tahap penyelidikan, 117 perkara dalam tahap penyidikan yang penyidikannya dimulai sebelum 2020.

Nawawi melanjutkan, pada semester I 2020 terdapat 99 perkara yang ditangani KPK pada tahap penuntutan di mana 60 perkara di antaranya merupakan perkara sebelum tahun 2020.

KPK juga telah menyetor Rp 100 miliar ke kas negagara sebagai bagian pemulihan aset atau asset recovery.

Selamatkan Rp 10,4 Triliun

Sementara itu, dari sektor pencegahan, KPK telah menyelamatkan potensi kerugian daerah senilai Rp 10,4 triliun pada semester I tahun 2020.

"Dari intervensi pada upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penertiban aset, piutang daerah, dan sertifikasi lahan, berhasil diselamatkan potensi kerugian keuangan daerah senilai total Rp 10,4 triliun, ini hasil pencegahan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Baca juga: KPK Buka 43 Penyidikan Perkara Baru Sepanjang Semester I 2020

Ghufron menuturkan, upaya optimalisasi PAD yang dilakukan KPK sejak tahun lalu telah memperbaiki basis penerimaan daerah.

Buktinya, kata Ghufron, di tengah konsisi pandemi Covid-19, penurunan PAD hingga semester I hanya sebesar 2,89 persen dari Rp 83,3 triliun menjadi Rp 80,9 triliun.

Bentuk Satgas Cegah Korupsi Covid-19

Selain itu, KPK juga telah membentuk 15 satuan tugas untuk mencegah korupsi terkait penanganan pandemi Covid-19.

Lili menuturkan, satu satgas ditugaskan berkerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terkait permasalahan dalam pengadaan abrang dan jasa untuk penanganan Covid-19.

Tim tersebut juga mendampingi kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam melakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran serta melakukan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa di masa darurat.

Baca juga: KPK Selamatkan Potensi Kerugian Daerah Senilai Rp 10,4 Triliun pada Semester I Tahun 2020

Lili melanjutkan, terdapat 9 satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan yang berkerja bersama isntansi lain seperti Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa.

"(Tim tersebut) mendampingi pemda dalam proses refocusing kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19," kata Lili.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas monitoring, KPK telah membentuk 5 satgas yang melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Lili juga mengaskan KPK akan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah antara menyelesaikan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II yang melibatkan RJ Lino serta menangkap eks caleg PDI-P Harun Masiku.