Ombudsman Sebut PPDB Tahun Ajaran 2020-2021 Sudah Baik, tetapi...

Kompas.com - 18/08/2020, 21:04 WIB
Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRAnggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia menilai, penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) pada tahun ini mengalami perbaikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy dalam rangka penyampaian hasil pengawasan PPDB tahun ajaran 2020-2021.

"Dari pemantauan yang sudah dilakukan Ombudsman RI tiap tahun, penyelenggaraan PPDB sudah mengalami perbaikan. Tapi masih belum cukup," kata Suaedy dalam siaran pers, Selasa(18/8/2020).

Suaedy menuturkan, secara umum memang masih terjadi kekisruhan yang disebabkan belum meratanya pendidikan. Salah satunya akses internet yang belum memadai.

Baca juga: Ombudsman: Banyak Murid Titipan Setelah PPDB Depok Ditutup karena Kepsek Dapat Tekanan

"Sehingga metode daring tidak memadai. Belum terintegrasinya data termasuk dengan swasta dan Kementerian Agama juga menjadi salah satu temuan di lapangan," ujar Suaedy.

Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman mengumpulkan temuan terkait keterbatasan daya tampung dan fasilitas pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Suaedy mengatakan, dengan memperhatikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pemerintah mestinya mempunyai langkah nyata mengenai mekanisme pelaksaan PPDB agar tidak ada siswa yang tak tertampung.

"Data ini harusnya juga bisa menjadi rujukan dalam melakukan pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di daerah blank spot atau remote area," kata Suaedy.

Temuan kedua yang didapatkan Ombudsman, ada persebaran sekolah yang belum merata di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bali dan daerah lainnya.

Baca juga: KPK: Nilai Integritas dalam PPDB Harus Tetap Dijaga

Temuan ketiga, adanya penggunaan Surat Keterangan Domisili yang menggugurkan kewajiban penggunaan Kartu Keluarga.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X