3 Konfederasi Serikat Pekerja Terlibat dalam Tim Perumus RUU Cipta Kerja di DPR

Kompas.com - 18/08/2020, 20:24 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada tiga konfederasi besar dan 32 serikat pekerja yang terlibat dalam tim perumus pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Tim perumus ini dibentuk oleh serikat pekerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain KSPI, ada pula Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani dan Yorrys Raweyai.

Baca juga: DPR dan Serikat Pekerja Bentuk Tim Perumus Pembahasan RUU Cipta Kerja

"Jadi 75 persen yang mewakili anggota serikat buruh terlibat dalam timus untuk membentuk semacam daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk pegangan Panja (Panitia Kerja) Baleg (Badan Legislatif)," kata Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Menurut Said, serikat buruh yang tergabung dalam tim perumus sebelumnya mengundurkan diri dari tim tripartit yang dibentuk pemerintah untuk membahas RUU Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan.

Serikat pekerja yang tergabung dalam tim perumus antara lain, 13 federasi dari KSPSI Andi Gani, 9 federasi KSPI dan 3 federasi dari KSPSI Yoris. Kemudian beberapa federasi lain seperti FSPMI, PPMI 98, forum guru dan tenaga honorer.

Sedangkan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), kata Said, tidak ikut bergabung dalam tim perumus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Timus terdiri dari serikat buruh yang mundur dari tim teknis," tutur dia.

Baca juga: KSPI: Tim Perumus RUU Cipta Kerja Lebih Kuat dari Tim Tripartit Pemerintah

Said mengatakan, bergabungnya serikat buruh dalam tim perumus ini merupakan penegasan sikap atas proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang sejak awal tidak terbuka.

Namun, Said membantah jika tim perumus ini hanya sebagai bentuk kekecewaan. Menurutnya, substansi tim perumus lebih daripada itu.

"Ini bukan persoalan kita kecewa atau tidak kecewa. Ini persoalan bernegara. Proses pembuatan RUU Cipta Kerja, proses yang sangat tidak terbuka, penuh dengan intrik, sangat merugikan bagi kepentingan tidak hanya buruh, tapi kawan-kawan lingkungan hidup, pers, kawan-kawan penggiat HAM. Ini meluas penolakannya," ucap Said.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Dinilai Rugikan Pekerja Kantoran

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

Nasional
Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

Nasional
Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Libatkan Mahasiswa Perbaiki DTKS, Kemensos dan Kemendikbud Ristek Buat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda

Nasional
Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Tangani Pandemi, Kemenko PMK Bentuk Sekretariat Bersama untuk Bantu Masyarakat

Nasional
Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Kemenag Siapkan Rp 15 Miliar untuk Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah Agama Buddha

Nasional
Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung

Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

Nasional
PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.