Kompas.com - 18/08/2020, 14:51 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Dokumen MPR RIKetua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pokok-pokok haluan negara (PPHN) diperlukan dalam konstitusi.

Menurut Bambang Soesatyo, tanpa PPHN bangsa akan kehilangan arah dalam mencapai cita-cita.

"Peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan," ujar Bambang dalam Peringatan Hari Konstitusi, Selasa (18/8/2020).

"Misalnya, ketiadaan PPHN dalam konstitusi, dirasakan telah membuat bangsa ini kehilangan arah dalam mencapai tujuan sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur," kata Bambang Soesatyo.

Baca juga: Hari Konstitusi, Ketua MPR: UUD 1945 Dapat Diubah Jika Sudah Tak Lagi Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

Karena itu, ia mengatakan MPR sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan rencana penghidupan kembali PPHN.

Rencana penghidupan PPHN atau Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi rekomendasi MPR periode 2014-2019 yang dipimpin Zulkifli Hasan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"MPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat tentang perlunya PPHN dalam konstitusi," ujarnya.

Bambang menuturkan, konstitusi merupakan sebuah 'alat' yang hidup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Hakim Konstitusi: MK Belum Diajak DPR Bahas Rencana Revisi UU MK


 

Ia menjelaskan, MPR diberikan wewenang untuk melakukan evaluasi dan perubahan terhadap UUD jika tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Maka untuk menjamin bahwa UUD adalah konstitusi yang hidup dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, maka UUD NRI 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk melakukan evaluasi dengan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Bambang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.