Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf: Capaian Pembangunan Sebelum Covid-19 Membanggakan

Kompas.com - 18/08/2020, 14:23 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, capaian pembangunan nasional yang dirancang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 sebelum pandemi Covid-19 menghantam, cukup membanggakan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

"Capaian pembangunan nasional sebagaimana dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024, sebelum terjadinya wabah Covid-19 cukup membanggakan di berbagai bidang," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Ikut Upacara Bendera, Wapres Maruf Amin Kenakan Pakaian Adat Melayu

Ma'ruf mengatakan, capaian tersebut tampak jelas Jika dikaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Misalnya pada butir pertama, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, pemerintah telah mencatatkan peningkata dalam Indeks Demokrasi dari 72,39 pada 2018 menjadi 74,92 pada 2019.

Kemudian peningkatan kapasitas pelayanan dan perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia di luar negeri dari 22.240 kasus pada semester II tahun 2019 menjadi 28.596 kasus pada semester I tahun 2020.

Selanjutnya indeks pembangunan hukum dari 0,61 pada 2018 menjadi 0,62 pada 2019 dan tingkat kejahatan yang menurun dari 93 orang per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 50 orang per 100.000 penduduk pada semester I tahun 2020.

Baca juga: Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Tak Lemah Hadapi Krisis akibat Covid-19

Di bidang kesejahteraan masyarakat yang terkait amanat kedua, Ma'ruf mengatakan, pemerintah mencatatkan banyak capaian.

Misalnya prevalensi stunting yang mencapai 37,21 pada 2013 turun menjadi 27,67 di 2019.

"Tingkat kemiskinan yang 11,22 persen pada tahun 2015 turun menjadi 9,78 persen pada Maret 2020, dan meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 61,5 persen tahun 2015 telah mencapai 81,86 persen dari seluruh populasi pada Juni 2020," kata dia.

Terkait amanat ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kata dia, pemerintah telah berhasil melaksanakan perbaikan akses serta pemerataan pendidikan antar kelompok ekonomi, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk PAUD dan pendidikan kesetaraan, serta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.

Sementara terkait amanat keempat yaitu menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, pemerintah telah mewujudkannya dengan konsistensi RI dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Kemudian terjaganya stabilitas kawasan dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global, serta keberhasilan Indonesia yang terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1999-2020.

Baca juga: HUT ke-75 RI, Maruf Amin Minta Masyarakat Yakin Pandemi Covid-19 Segera Berlalu

Namun, kata dia, pencapaian itu terganggu dengan adanya pandemi Covid-19 yang menggoyang seluruh sektor.

"Tidak bisa dipungkiri, dampak pandemi Covid-19 telah mempengaruhi daya tahan dan kemampuan kita dalam melaksanakan langkah-langkah pembangunan nasional dalam rangka mencapai empat tujuan besar negara kita itu, khususnya di bidang kesejahteraan termasuk kesehatan masyarakat dan pendidikan yang merupakan amanat kedua dan ketiga Pembukaaan UUD 45," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com