Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf: Capaian Pembangunan Sebelum Covid-19 Membanggakan

Kompas.com - 18/08/2020, 14:23 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, capaian pembangunan nasional yang dirancang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 sebelum pandemi Covid-19 menghantam, cukup membanggakan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

"Capaian pembangunan nasional sebagaimana dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024, sebelum terjadinya wabah Covid-19 cukup membanggakan di berbagai bidang," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Ikut Upacara Bendera, Wapres Maruf Amin Kenakan Pakaian Adat Melayu

Ma'ruf mengatakan, capaian tersebut tampak jelas Jika dikaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Misalnya pada butir pertama, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, pemerintah telah mencatatkan peningkata dalam Indeks Demokrasi dari 72,39 pada 2018 menjadi 74,92 pada 2019.

Kemudian peningkatan kapasitas pelayanan dan perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia di luar negeri dari 22.240 kasus pada semester II tahun 2019 menjadi 28.596 kasus pada semester I tahun 2020.

Selanjutnya indeks pembangunan hukum dari 0,61 pada 2018 menjadi 0,62 pada 2019 dan tingkat kejahatan yang menurun dari 93 orang per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 50 orang per 100.000 penduduk pada semester I tahun 2020.

Baca juga: Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Tak Lemah Hadapi Krisis akibat Covid-19

Di bidang kesejahteraan masyarakat yang terkait amanat kedua, Ma'ruf mengatakan, pemerintah mencatatkan banyak capaian.

Misalnya prevalensi stunting yang mencapai 37,21 pada 2013 turun menjadi 27,67 di 2019.

"Tingkat kemiskinan yang 11,22 persen pada tahun 2015 turun menjadi 9,78 persen pada Maret 2020, dan meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 61,5 persen tahun 2015 telah mencapai 81,86 persen dari seluruh populasi pada Juni 2020," kata dia.

Terkait amanat ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kata dia, pemerintah telah berhasil melaksanakan perbaikan akses serta pemerataan pendidikan antar kelompok ekonomi, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk PAUD dan pendidikan kesetaraan, serta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.

Sementara terkait amanat keempat yaitu menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, pemerintah telah mewujudkannya dengan konsistensi RI dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Kemudian terjaganya stabilitas kawasan dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global, serta keberhasilan Indonesia yang terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1999-2020.

Baca juga: HUT ke-75 RI, Maruf Amin Minta Masyarakat Yakin Pandemi Covid-19 Segera Berlalu

Namun, kata dia, pencapaian itu terganggu dengan adanya pandemi Covid-19 yang menggoyang seluruh sektor.

"Tidak bisa dipungkiri, dampak pandemi Covid-19 telah mempengaruhi daya tahan dan kemampuan kita dalam melaksanakan langkah-langkah pembangunan nasional dalam rangka mencapai empat tujuan besar negara kita itu, khususnya di bidang kesejahteraan termasuk kesehatan masyarakat dan pendidikan yang merupakan amanat kedua dan ketiga Pembukaaan UUD 45," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Ditemani Menko Airlangga, Sekjen OECD Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Megawati Diminta Lanjut Jadi Ketum PDI-P, Pengamat: Pilihan Rasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com