Riset Setara: UU Belum Berikan Hak atas Kepastian Hukum dan Bebas dari Diskriminasi

Kompas.com - 18/08/2020, 13:46 WIB
Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dan Peneliti Setara Institute Sudarto Toto saat menggelar jumpa pers terkait laporan riset Rezim Penodaan Agama 1965-2017, di kantor Setara Institute, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Riset Setara Institute Ismail Hasani dan Peneliti Setara Institute Sudarto Toto saat menggelar jumpa pers terkait laporan riset Rezim Penodaan Agama 1965-2017, di kantor Setara Institute, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil riset Setara Institute menunjukkan, produk undang-undang (UU) yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah belum memberikan hak atas kepastian hukum dan hak untuk bebas dari diskriminasi.

Riset dilakukan atas dalil yang diberikan pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Baca juga: Hari Konstitusi, Ketua MPR: UUD 1945 Dapat Diubah Jika Sudah Tak Lagi Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

“Jika merujuk pada penggunaan dalil pembela yang digunakan oleh para pemohon, dapat dimaknai bahwa produk UU yang merupakan hasil kerja DPR dan Presiden, dipersepsi belum solid dalam hal penjaminan hak atas kepastian hukum, hak untuk bebas dari diskriminasi, dan konsisten dengan prinsip negara hukum,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani, melalui keterangan tertulis, Selasa (18/8/2020).

Sepanjang periode 10 Agustus 2019 hingga 18 Agustus 2020, terdapat 44 UU yang diujikan di MK. 

Ismail mengatakan, pemohon pengujian UU kerap menggunakan dalil mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, seperti diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Ismail, pasal tersebut digunakan pemohon sebanyak 42 kali. Kemudian, Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Indonesia adalah negara hukum digunakan sebanyak 14 kali.

Selanjutnya, dalil Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, digunakan sebanyak 11 kali.

Baca juga: Setara Institute Catat 73 Kasus Pelanggaran Terhadap Aktivis HAM di Era Jokowi

Setara Institute juga menemukan bahwa batu uji tersebut juga menjadi yang paling banyak digunakan bagi MK untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengujian UU.

“Temuan ini menjadi catatan penting bagi lawmakers untuk terus memastikan kinerja pembentukan UU yang lebih berkualitas,” ucap Ismail.

Hasil riset Setara Institute ini merupakan laporan kinerja MK selama periode 10 Agustus 2019 hingga 18 Agustus 2020. Dalam periode tersebut MK mengeluarkan 75 putusan pengujian UU.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X