Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Pembangunan Terpukul Mundur akibat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 18/08/2020, 13:45 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, seluruh capaian pembangunan di Tanah Air terpukul mundur oleh munculnya pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

"Kita semua telah menyaksikan dan merasakan bagaimana capaian-capaian pembangunan yang setahap demi setahap telah diraih, terpukul mundur oleh disrupsi total akibat serangan pandemi Covid-19," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Epidemiolog Ingatkan Bahaya Pengembangan Vaksin Covid-19 yang Tak Taat Metode Ilmiah

Ia mencontohkan, tahun ini pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya di kisaran 1 persen. Padahal dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata lima persen.

Proyeksi 1 persen pun, kata Ma'ruf, baru bisa teralisasi apabila upaya mendorong percepatan penyerapan anggaran berjalan sesuai harapan dan kegiatan ekonomi mulai bergerak.

"Jumlah penduduk miskin dan pengangguran juga bertambah cukup besar akibat melambatnya kegiatan ekonomi," kata dia.

Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk menghalau krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Lima Warga Sukoharjo Terpapar Covid-19 di Acara Pernikahan

Antara lain dengan memperlebar defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) hingga 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun ini.

Pelebaran batas defisit tersebut, kata dia, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan berlaku hingga Tahun Anggaran 2022.

"Ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial serta stimulus ekonomi, khususnya melalui pengalokasian stimulus fiskal yang besarnya hampir mencapai 4,5 persen dari PDB," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, pelebaran defisit ini juga diperlukan karena pendapatan negara khususnya dari pajak mengalami penurunan drastis.

Termasuk juga untuk mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.

Baca juga: WN Inggris Ditemukan Meninggal, Sempat Kontak dengan Warga Positif Covid-19

Selain itu, RAPBN 2021 juga telah diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi disamping penguatan penanganan kesehatan.

Kemudian untuk mendorong reformasi struktural di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing ekonomi Indonesia.

"Juga mempercepat transformasi menuju ekonomi digital dan memastikan manfaat dari perubahan demografi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com