Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Satu Nyawa Presiden Sama Nilainya dengan Satu Nyawa Anak Mana pun di Negeri Ini..."

Kompas.com - 18/08/2020, 10:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog independen Iqbal Elyazer menegaskan, keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rencana kegiatan belajar secara tatap muka langsung di tengah pandemi Covid-19 membahayakan nyawa siswa.

Menurut Iqbal, nyawa seorang siswa sama nilainya dengan nyawa Presiden sekalipun.

"Satu nilai nyawa Presiden, satu nyawa menteri pun itu sama nilainya dengan satu nyawa anak mana pun di negeri ini," tegas Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (17/8/2020).

Adapun, Kemendikbud tengah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka secara langsung.

Kebijakan tersebut diperuntukan bagi daerah yang masuk zona kuning dan hijau dari penyebaran Covid-19.

Baca juga: 3 Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka, Siswa Harus Kantongi Izin Orangtua

Iqbal menyatakan, sejak Mei, pemerintah telah diingatkan tidak menggunakan istilah zonasi untuk wilayah yang tidak terdampak Covid-19.

Dengan merujuk zonasi, kata Iqbal, pemerintah otomatis hanya mengandalkan jumlah kasus dan pemeriksaan.

Di satu sisi, pemerintah juga tidak berani menampilkan jumlah pemeriksaan per kabupaten dan kota.

Padahal, dengan skema tersebut, masyarakat dapat menilai seberapa serius pemerintah menanggulangi pandemi.

Baca juga: Epidemiolog UGM: Sekolah Tatap Muka Berisiko Timbulkan Klaster Covid-19

Iqbal menegaskan, bahwa penggunaan zonasi tidak akan menjadi kredibel jika sepanjang indikatornya tidak dikeluarkan secara transparan.

"Kita rindu kebijakan yang berbasis prinsip ilmiah dan data," ungkap Iqbal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mengaku khawatir jika masyarakat tengah dijebak melalui kebijakan yang berbasis komoditas.

Mengingat, selama ini orang berkompeten secara ilmu terapan tak diakomodir pemerintah.

Karena faktor itu, pihaknya mempertanyakan latar belakang pemerintah dalam mengambil kebijakan kegiatan belajar tatap muka.

Baca juga: Sekolah Jenjang SMA/SMK di Jatim Dibuka Besok, Kecuali Surabaya dan Sidoarjo

"Saya enggak tahu para pengambil kebijakan mengambil sumber rujukan seperti apa," katanya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com