Mendagri: Masih Banyak Daerah yang Alokasi Anggaran Kesehatannya Kurang dari 10 Persen APBD

Kompas.com - 18/08/2020, 06:21 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahMendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, masih banyak daerah yang alokasi anggaran kesehatannya masih di bawah 10 persen dari APBD.

Rata-rata hanya 9,24 persen anggaran daerah yang dialokasikan untuk kesehatan.

"Kami melihat bahwa di tingkat daerah, data yang kami peroleh sebagian besar untuk tingkat provinsi, bahwa APBD yang sudah dialokasikan baik (untuk) tenaga kesehatan dan lainnya rata-rata itu adalah 9,24 persen," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemendagri, Selasa (18/8/2020).

Artinya, kata Tito, jumlah tersebut belum mencapai 10 persen afirmasi sesuai amanat undang-undang.

Baca juga: Jokowi Ungkap Anggaran Kesehatan Rp 169,7 Triliun, Termasuk untuk Vaksin

Karena itu, Tito terus mendorong agar alokasi APBD di tingkat pemerintahan daerah harus di atas 10 persen untuk kesehatan.

"Kami akan terus berusaha untuk mendorong agar para kepala daerah untuk mengalokasikan APBD diatas 10 persen untuk bidang kesehatan," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Lebih dari itu kami akan mengamati satu persatu, apakah benar-benar APBD itu sudah betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan sistem kesehatan. Baik untuk peralatan infrastruktur, maupun kemampuan tenaga kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan," lanjutnya.

Baca juga: Kemenkeu: Verifikasi Dokumen Penyebab Lambannya Serapan Anggaran Kesehatan Covid-19

Lebih lanjut, Tito mengajak Asosiasi Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikan protokol kesehatan yang benar untuk instansi pemerintah dan swasta.

Terutama, Tito mengajak Puskesmas untuk mengambil peran yang signifikan dalam penanganan Covid-19, sebagai wadah yang mudah dijangkau masyarakat.

"Kita berharap banyak dalam penanganan pandemi Covid-19 ini Puskesmas mengambil bagian yang signifikan, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka pengobatan kuratif," tambah Tito.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.