Budiman Sudjatmiko Sebut PDI-P Bukan Konseptor RUU HIP

Kompas.com - 17/08/2020, 22:09 WIB
Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko saat ditemui di kawasan Karet, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPolitisi PDI-P Budiman Sudjatmiko saat ditemui di kawasan Karet, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko mengatakan, partainya bukan merupakan konseptor dari Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) yang menuai kontroversi di masyarakat.

Budiman mengatakan, pihaknya justru mengusulkan tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi Pancasila, dan bukan mengacu pada esensinya.

"RUU HIP usulan DPR. Sebenarnya yang kami usulkan adalah tentang pedoman pelaksanan sosialisasi Pancasila bukan mengacu pada esensinya," ujar Budiman dikutip dari acara "Aiman Spesial Kemerdekaan" di Kompas TV, Senin (17/8/2020) malam.

Baca juga: Menurut Baleg, RUU HIP Bisa Dicabut dari Prolegnas Prioritas Melalui Bamus

Budiman mengatakan, Pancasila yang dibicarakan partainya adalah terkait pidato-pidato kelahiran Pancasila atau proses sidang badan penyelidik usaha-usah persiapan kemerdekaan (BPUPKI).

Pancasila yang disepakati pihaknya, kata dia, merupakan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun justru, menurut dia, ada usulan dari partai lain agar pembahasan Pancasila tidak hanya berbicara soal sosialisasi semata.

"Cuma ada satu usulan kami di PDI-P yang sepakat tak disampaikan. Ada usulan partai lain, mengapa hanya bicara soal pengorganisasian dan sosialisasi Pancasila? Mengapa tidak meluaskannya menjadi soal-soal yang lebih substantif berkaitan dengan Pancasila itu sendiri," kata dia.

Baca juga: Menurut Jimly, RUU HIP Idealnya Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020

Sementara sejak awal, kata dia, PDI-P berada dalam posisi membicarakan RUU yang saat ini sedang diajukan yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dengan demikian, kata Budiman, PDI-P tidak masuk ke dalam regulasi yang akhirnya memunculkan tafsir-tafsir lain dari Pancasila itu sendiri. Antara lain soal Trisila dan Ekasila.

"Bicara soal pidato Bung Karno 1 Juni, dalam asas PDI-P, Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi semangat kelahirannya pada 1 Juni," kata dia.

Diketahui, dalam Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, 22 April 2020, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.

Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Pemerintah Setuju RUU HIP untuk Perkuat BPIP

Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

Antara lain yang menjadi polemik adalah munculnya konsep Trisila dan Ekasila serta tak ada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang larangan ajaran komunisme/marxisme.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X