Cerita Firli Kecil Perang-perangan Saat Peringatan Kemerdekaan RI...

Kompas.com - 17/08/2020, 09:58 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Firli Bahuri memberikan salam sebelum memberikan keterangan pers terkait korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero) Tbk di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2020). KPK menahan lima orang tersangka antara lain mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Desi Arryani, mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Jarot Subana, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Fakih Usman serta Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011  2013 Yuly Ariandi Siregar dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Fathor Rachman yang merugikan negara Rp 202 miliar. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan salam sebelum memberikan keterangan pers terkait korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero) Tbk di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2020). KPK menahan lima orang tersangka antara lain mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Desi Arryani, mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Jarot Subana, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Fakih Usman serta Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011 2013 Yuly Ariandi Siregar dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Fathor Rachman yang merugikan negara Rp 202 miliar.

Dia menegaskan, korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia (HAM).

"Karena itulah bagi saya, korupsi adalah kejahatan melawan kemanusiaan," ujar Firli Bahuri.

Ia menyatakan, banyak negara yang gagal mewujudkan tujuannya dikarenakan kejahatan korupsi.

Baca juga: Menaker: Kemerdekaan bagi Pekerja Migran adalah Pemenuhan Hak

Karena itu, sudah saatnya seluruh anak bangsa berperan untuk menghentikan korupsi.

Firli sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pencegahan korupsi harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan dan efisien.

"Hukum harus ditegakan tanpa pandang bulu, sejalan dengan penegakan nilai-nilai demokrasi yang juga tidak bisa ditawar," kata Firli Bahuri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Nasional
 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Nasional
BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Nasional
Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Nasional
Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Nasional
IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Nasional
Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Nasional
Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Nasional
Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Nasional
Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Nasional
Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Nasional
Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia

Nasional
Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Politisi PDI-P: Revisi UU Pemilu Berpotensi Timbulkan Ketegangan Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X