Migrant Care Singgung Keterlambatan Indonesia Ratifikasi Konvensi soal Perlindungan PMI

Kompas.com - 16/08/2020, 18:53 WIB
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah saat menghadiri seminar nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016: Bersama Melawan Korupsi, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

Menurutnya, persoalan pelanggaran HAM yang dihadapi oleh buruh migran belum menjadi perhatian elit politik di tingkat ASEAN. 




Kristian ErdiantoDirektur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah saat menghadiri seminar nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016: Bersama Melawan Korupsi, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (15/3/2016). Menurutnya, persoalan pelanggaran HAM yang dihadapi oleh buruh migran belum menjadi perhatian elit politik di tingkat ASEAN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menilai Indonesia lambat dalam hal membentuk regulasi perlindungan untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Hal itu disampaikan Anis terkait terlambatnya ratifikasi Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Pekerja Migran).

Indonesia baru meratifikasi konvensi yang keluar pada tahun 1990 tersebut di tahun 2012.

“Meskipun kita sudah merdeka 75 tahun, baru satu dekade lalu kita meratifikasi konvensi internasional tentang pelindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, yang itu sudah berlaku di seluruh dunia 13 tahun, baru kita ratifikasi,” kata Anis melalui video telekonferensi, Minggu (16/8/2020).

Baca juga: Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

“Filipina sudah ratifikasi tahun 1995, kita ratifikasi 2012. Betapa terlambatnya kita,” imbuh dia.

Beberapa tahun kemudian, Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ia menuturkan, UU tersebut sudah memiliki kemajuan dalam memberi perlindungan kepada pekerja migran, meskipun dinilai belum ideal.

Salah satu yang menjadi terobosan dalam UU itu adalah adanya sanksi pidana. Namun sayangnya, hal tersebut sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Pemerintah Akui Perlu Perbaikan dan Terobosan Terkait Perlindungan Pekerja Migran RI

“Selama dari rezim ke rezim, impunitas, kejahatan tanpa penghukuman itu berlangsung sungguh sangat lama sekali dan sanksinya hanya administrasi. Begitu ini ada sanksi pidananya, juga di-JR (judicial review),” tuturnya.

Selain itu, Anis juga menyoroti peta jalan (road map) terkait PMI yang belum dimiliki Indonesia.

Ia pun mempertanyakan arah kebijakan serta tujuan pemerintah menyangkut PMI.

“Indonesia sebagai negara yang sudah menempatkan pekerja migran sejak lama, sampai hari ini harus diakui, kita belum punya blue print. Road map kita sebenarnya mau ke mana,” ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X