BP2MI Diminta Gandeng BNPT Bekali Calon Pekerja Migran soal Terorisme dan Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membekali para calon pekerja migran Indonesia (PMI) dengan informasi mengenai indikasi terorisme serta radikalisme.

Menurutnya, pembekalan mengenai informasi tersebut perlu dilakukan sebelum para PMI berangkat hingga kembali ke Tanah Air.

“Pembekalan terhadap isu terorisme menjadi salah satu kebutuhan yang harus diberikan kepada para PMI kita,” kata Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi yang digelar oleh BP2MI, Minggu (16/8/2020).

"BP2MI dapat bekerja sama dengan BNPT memberikan pembekalan terkait indikasi ideologi dan ajaran yang mengarah kepada terorisme, melalui penyebaran paham keagamaan yang ekstrem yang menyasar kalangan PMI,” tambahnya.

Baca juga: BP2MI Komitmen Perangi Sindikat Pengiriman Migran Ilegal

Selain itu, BP2MI juga diminta bekerja sama dengan perwakilan RI di luar negeri dan pemerintah setempat dalam rangka memberikan pembekalan lanjutan hingga pengawasan.

Pemerintah pun berharap agar keberangkatan PMI untuk bekerja di negara lain tidak malah menjadi jalur masuknya radikalisme.

Sebab, Jaleswari menuturkan, PMI berpotensi besar terpapar sejumlah konten negatif karena memiliki akses informasi yang terbatas.

“Kemungkinan keterbatasan mereka dalam melakukan cek dan recheck terhadap sumber-sumber informasi, kebutuhan rohani yang seharusnya mengarahkan mereka pada pandangan keagamaan yang moderat dan memberi ketenangan rohani,” tutur Jaleswari.

Baca juga: BP2MI Terbitkan SE Penempatan Pekerja Migran Indonesia Saat New Normal

“Justru sebaliknya, dapat menjadi petaka, mendorong mereka menjadi terpapar ekstremisme kekerasan,” sambung dia.

Sementara itu, ia berpesan agar penanganan terhadap PMI yang sudah terpapar menggunakan perspektif korban.

Menurut Jaleswari, para PMI tersebut perlu dianggap sebagai korban karena tidak ada yang berangkat dengan motivasi terkait terorisme.

“Kami yakin pada dasarnya mereka tidak memiliki tujuan dan motivasi terkait ekstremisme kekerasan atau terorisme ketika berangkat meninggalkan keluarga dan Tanah Air,” ungkapnya.